Oleh: Nelly Agustina
Menjelang senja, angin berembus pelan di sebuah gang sempit di RT 003 Kelurahan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Suara ayam yang bergegas kembali ke kandang bersahutan dengan langkah kucing yang saling berkejaran di halaman rumah. Gang itu hanya cukup dilalui satu sepeda motor. Jalan semennya telah retak dan bergelombang, menyisakan jejak waktu yang lama tak diperbaiki.
Di ujung gang berdiri sebuah rumah bercat hijau kusam. Rumah itu bukan hasil jerih payah bertahun-tahun menabung, melainkan rumah bantuan renovasi dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang diterima keluarga Agus Srimanah (43) beberapa tahun silam.
Di pelatarannya, seorang perempuan lanjut usia duduk memandangi sebatang pohon kelapa yang mulai kehilangan pelepah satu per satu. Batangnya masih tegak berdiri, tetapi tampak renta dimakan usia. Tatapan Siti Masluhah (71) tak jauh berbeda. Matanya kosong, seolah mencari jawaban yang belum juga datang.
Beberapa hari terakhir, hidupnya berubah. Bukan karena penghasilannya bertambah. Bukan pula karena rumahnya menjadi lebih baik.
Yang berubah justru status kemiskinannya.
Tanpa pernah merasa didatangi petugas pendataan dalam beberapa waktu terakhir, nama Siti di dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berubah dari Desil 1 menjadi Desil 5. Perubahan itu membuat perempuan yang tak lagi memiliki penghasilan tetap tersebut dihantui kekhawatiran kehilangan bantuan sosial yang selama ini menjadi penopang hidupnya.
Selama bertahun-tahun, Siti menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) serta bantuan sembako yang dicairkan setiap tiga bulan. Baginya, bantuan itu bukan sekadar angka yang masuk ke rekening. Dari situlah beras dibeli, kebutuhan dapur dipenuhi, dan hari-hari tua yang dijalani tanpa pekerjaan terasa sedikit lebih ringan.
Namun kini, ia mendapat informasi bahwa status Desil 5 membuatnya tak lagi menjadi prioritas penerima sebagian bantuan sosial. Yang tersisa hanya bantuan iuran BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) serta bantuan sembako.
Kegelisahan itu membawanya sore itu ke rumah anaknya.
Agus Srimanah, yang selama ini menjadi tempatnya bersandar, ternyata tengah menghadapi persoalan serupa.
Status Agus juga berubah. Dari Desil 4 menjadi Desil 7. Padahal kehidupan keluarga itu nyaris tidak berubah sedikit pun.
Motor tua yang terparkir di depan rumah masih dibeli dengan cara mencicil. Sumur kecil di samping rumah masih menjadi satu-satunya sumber air untuk kebutuhan sehari-hari. Rumah yang mereka tempati masih rumah bantuan pemerintah. Bahkan penghasilan keluarga tetap bergantung pada pekerjaan suami Agus sebagai buruh harian lepas di kebun sawit milik orang lain.
Bagi Agus, perubahan angka di dalam sistem itu bukan sekadar persoalan administrasi. Angka tersebut menentukan apakah keluarganya masih bisa membeli beras bulan depan.
“Belum ada sensus penduduk, tapi desilnya sudah berubah. Ibu saya sudah lansia dan tidak punya apa-apa. Awalnya desil satu, sekarang berubah jadi desil lima. Kami bingung kenapa bisa begitu,” ujar Agus lirih.
Begitu mengetahui perubahan itu, Agus langsung mendatangi Kantor Kelurahan Waru. Ia berharap ada penjelasan yang bisa menghapus kegelisahan keluarganya.
Kendati demikian, jawaban yang diterimanya justru menambah tanda tanya.
Petugas kelurahan meminta Agus mengirimkan foto kondisi rumahnya sebagai bahan laporan. Mereka mengaku juga belum mengetahui penyebab perubahan tersebut. Padahal, menurut Agus, pendataan sosial ekonomi yang diketahuinya masih berlangsung hingga 31 Agustus 2026.
Ia pulang tanpa kepastian. Yang dibawanya hanya kekhawatiran.
Terakhir kali keluarganya menerima bantuan adalah pada Juni lalu. Seharusnya, Agustus ini bantuan kembali dicairkan. Tetapi jika perubahan desil itu benar berdampak terhadap status penerima bantuan, Agus tidak tahu bagaimana keluarganya harus bertahan.
“Ketua RT juga kaget karena memang belum ada sensus penduduk. Kalau memang sudah ada pendataan, ya wajar. Tapi ini belum ada,” katanya.
Sejak saat itu, Agus berusaha mencari jawaban ke mana-mana. Ia bertanya kepada tetangga, saudara, hingga mendatangi kantor pemerintah. Ada yang menyarankan mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), padahal jaraknya sekitar satu jam perjalanan dari rumahnya.
Semakin banyak bertanya, semakin banyak pula kebingungan yang ia rasakan. Yang paling ia pikirkan bukan dirinya sendiri. Melainkan ibunya.
Di usia 71 tahun, Siti tidak lagi bekerja. Sesekali ia mendapat uang dari anak-anaknya yang kondisi ekonominya juga pas-pasan. Selama ini ia makan bersama Agus. Bantuan sosial yang diterimanya menjadi penyangga agar beban keluarga tidak sepenuhnya bertumpu pada anaknya.
“Padahal sekarang ibu saya masih menerima PKH dan bantuan sembako. Kalau semuanya berhenti, bagaimana? Semua akan jadi lebih sulit.”
Agus pertama kali mengetahui perubahan itu bukan dari petugas pemerintah ataupun surat pemberitahuan.
Anaknya yang lebih dulu menemukan kejanggalan tersebut ketika mengecek data keluarga melalui laman Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Saat itu Agus sempat mengira hanya terjadi kesalahan sistem. Namun setelah dicek kembali, hasilnya tetap sama.
Nama ibunya berpindah dari Desil 1 menjadi Desil 5. Namanya sendiri melonjak dari Desil 4 menjadi Desil 7.
Ia semakin heran karena merasa tidak pernah didatangi petugas pendataan dalam kurun waktu setahun terakhir. Tak ada wawancara, tak ada survei, apalagi verifikasi kondisi ekonomi keluarga.
Padahal, menurut Agus, kehidupan mereka tidak pernah benar-benar berubah.
“Saya tidak menyalahkan kelurahan atau RT karena mereka juga bilang tidak tahu. Saya sampai menemui anggota dewan karena berharap ada yang bisa membantu menjelaskan. Kalau memang kami kaya, tidak masalah disebut desil tinggi. Tapi kenyataannya motor tua saja masih kredit, cicilannya Rp500 ribu per bulan,” katanya.
Kalimat itu meluncur tanpa nada marah. Lebih terdengar seperti seseorang yang kehabisan cara mencari penjelasan.
Sepeda motor yang dicicil itu bukan kendaraan untuk bergaya. Motor itulah yang setiap hari dipakai suaminya berangkat bekerja sebagai buruh harian lepas di kebun sawit milik orang lain. Ketika cuaca bersahabat, masih ada harapan mendapat panggilan kerja. Namun saat hujan turun berhari-hari, pekerjaan ikut menghilang.
Tidak ada pekerjaan. Tidak ada upah.
“Suami buruh lepas. Kalau musim hujan sering tidak ada pekerjaan. Kalau sakit juga tidak bisa bekerja,” ucap Agus.
Tangannya beberapa kali saling menggenggam. Suaranya pelan, sesekali terputus. Baginya, berbicara di hadapan wartawan bukan sesuatu yang pernah dibayangkan. Namun ia merasa harus menyampaikan apa yang dialami keluarganya, berharap ada penjelasan mengapa status mereka tiba-tiba berubah.
Penghasilan suaminya bergantung sepenuhnya pada ada atau tidaknya pekerjaan dari pemilik kebun.
Dalam satu minggu, pendapatan paling banyak sekitar Rp500 ribu. Namun dari jumlah itu, sekitar Rp200 ribu harus disisihkan untuk membeli bahan bakar minyak agar sepeda motor tetap bisa digunakan bekerja.
Artinya, uang yang benar-benar dibawa pulang jauh lebih sedikit. Dalam sebulan, penghasilan keluarga mereka tidak pernah menyentuh angka Rp2 juta. Belum lagi ketika penyakit asam urat suaminya kambuh.
Setiap kali rasa nyeri datang, mereka harus membeli obat di apotek dengan harga sekitar Rp50 ribu hingga Rp60 ribu. Agus mengaku suaminya memilih tidak terlalu sering memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan karena khawatir jika penyakitnya diketahui lebih jauh justru akan menambah beban pikiran dan membuatnya sulit bekerja.
Di tengah kondisi itu, bantuan sembako yang datang setiap tiga bulan menjadi salah satu penyangga kehidupan keluarga. Bukan untuk hidup berkecukupan. Tetapi agar dapur tetap mengepul.
Jika bantuan itu benar-benar dihentikan, Agus mengaku tidak tahu harus mengurangi pengeluaran dari sisi mana lagi. Bahkan beras bantuan yang diterimanya selama ini tidak selalu habis dimakan keluarganya sendiri. Sebagian kerap dibagi kepada anaknya yang telah berkeluarga dan kini juga sedang kesulitan ekonomi.
“Kami hanya mengandalkan bantuan sembako yang tiga bulan sekali itu. Kalau bantuan itu dihapus karena dianggap mampu, kami jadi kesulitan,” ujarnya.
Ketika pekerjaan suaminya sepi dan tidak ada lagi uang yang tersisa, Agus mengaku terpaksa meminjam kebutuhan dapur kepada tetangga.
Bukan uang dalam jumlah besar. Sering kali hanya minyak goreng, bawang merah, atau kebutuhan memasak lainnya agar keluarganya tetap bisa menyiapkan makanan hari itu.
Baginya, meminjam kepada tetangga bukan sesuatu yang membanggakan. Tetapi itu menjadi pilihan terakhir ketika tidak ada lagi yang bisa diandalkan.
Sementara itu, dari informasi yang berhasil ia peroleh, proses pengajuan perubahan status desil diperkirakan membutuhkan waktu hingga tiga bulan.
Sebagai syarat, Agus telah mengirimkan foto kondisi rumah, halaman, hingga sumber air yang selama ini masih mengandalkan sumur sederhana di samping rumahnya. Ia hanya bisa menunggu.
“Saya hanya menerima bantuan sembako sekitar Rp200 ribu per bulan yang dicairkan tiga bulan sekali. Kalau ibu saya, beliau menerima bantuan sembako dan PKH karena lansia. Kalau digabung sekitar Rp1,2 juta setiap tiga bulan,” jelasnya.
Bagi sebagian orang, angka itu mungkin terlihat kecil. Tetapi bagi keluarga Agus, bantuan tersebut cukup untuk memastikan ada beras yang bisa dimasak ketika penghasilan suaminya berhenti karena hujan atau sakit.
Perubahan status desil bukan kali pertama membuat keluarga Agus kehilangan bantuan.
Beberapa tahun lalu, bantuan sembako yang diterimanya sempat dihentikan setelah anaknya bekerja di proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Saat itu, anaknya masih tercantum dalam satu Kartu Keluarga (KK).
Menurut Agus, penghasilan anaknya tidak pernah benar-benar mampu menopang kebutuhan rumah tangga. Lulusan SMP itu hanya sanggup membantu sekitar Rp500 ribu setiap bulan. Namun keberadaan satu anggota keluarga yang bekerja membuat kondisi ekonomi mereka dinilai lebih baik dibanding kenyataan yang mereka jalani.
Agar bantuan bisa kembali diterima, Agus akhirnya memisahkan Kartu Keluarga anaknya. Keputusan itu bukan karena ingin memutus hubungan keluarga. Melainkan agar dapur tetap memiliki sesuatu untuk dimasak.
Kini, keadaan justru semakin berat. Anaknya yang dulu bekerja di kawasan IKN telah kehilangan pekerjaan.
“Anak saya hanya lulusan SMP, hanya sanggup memberi Rp500 ribu per bulan. Sekarang anak saya juga menganggur setelah pemutusan kerja,” katanya.
Bagi Agus, bantuan sembako sebesar Rp600 ribu setiap tiga bulan mungkin tidak terlihat besar di atas kertas.
Akan tetapi bantuan itulah yang membuat keluarganya bisa membeli beras tanpa harus terus-menerus berutang kepada tetangga.
Ia masih mengingat betul ketika pertama kali menerima bantuan rumah dari pemerintah pada 2017. Rumah bercat hijau tempat mereka tinggal sekarang dulunya jauh dari kata layak.
Program bantuan itu membuat keluarganya memiliki tempat berteduh yang lebih baik. Begitu pula dengan listrik bersubsidi yang hingga kini masih mereka nikmati karena dahulu tercatat sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
“Iya, rumah bantuan dari tahun 2017. Listrik juga tarifnya murah karena dulu saya penerima PKH. Dulu saya dapat PKH waktu anak masih SD. Setelah anak lulus, bantuan dihentikan karena dianggap sudah lebih mampu,” tuturnya.
Kini, kekhawatiran Agus bertambah. Ia mendengar ada program pemasangan sambungan PDAM gratis bagi keluarga kurang mampu. Selama ini, keluarganya hanya mengandalkan air dari sumur sederhana di samping rumah.
Ketika musim hujan tiba, air berubah keruh. Ketika kemarau datang, debitnya ikut menurun. Meski begitu, air itulah yang dipakai untuk mandi, mencuci, hingga memasak setiap hari.
Karena itulah Agus takut. Bukan semata kehilangan bantuan sembako. Tetapi juga kehilangan kesempatan memperoleh akses air bersih hanya karena sistem kini menganggap keluarganya lebih mampu.
“Sekarang ada informasi pendaftaran sambungan PDAM gratis untuk keluarga kurang mampu. Saya khawatir tidak lolos karena di sistem kami dianggap desil tinggi. Ada pemberitahuan dari RT soal program PDAM gratis. Saya ingin mendaftar, tapi takut tidak lolos karena status desil,” ucapnya.
Matanya mulai berkaca-kaca. Dia tidak marah. Ia hanya binggung harus membuktikan apa lagi agar negara kembali melihat kenyataan hidup keluarganya.
Agus mengaku dirinya hanya seorang ibu rumah tangga. Ia tidak memiliki kebun sawit. Tidak memiliki lahan produktif. Tidak memiliki usaha.
Sumber penghasilan keluarga sepenuhnya bergantung pada suaminya yang bekerja jika ada orang yang memanggil. Kalau tidak ada pekerjaan, tidak ada uang yang dibawa pulang. Tidak ada tunjangan, bonus atau THR, hanya upah harian yang jumlahnya tidak pernah pasti.
“Kalau tidak bekerja, ya tidak dibayar. Saya hanya ibu rumah tangga. Kalau memang datanya bisa diperbaiki, saya berharap segera diperbaiki,” katanya lirih.
Di sampingnya, Siti masih duduk diam. Sesekali perempuan berusia 71 tahun itu mengalihkan pandangan ke halaman rumah. Ia tidak memahami bagaimana sistem menentukan seseorang layak atau tidak menerima bantuan.
Yang ia tahu hanya satu. Usianya terus bertambah. Tenaganya semakin berkurang. Penghasilannya tetap tidak ada. Namun di dalam sistem, hidupnya justru dinilai lebih baik daripada sebelumnya.
Hingga kini, Agus masih menunggu kabar mengenai pengajuan perubahan status desil keluarganya.
Dari informasi yang ia terima, proses tersebut dapat memakan waktu hingga tiga bulan. Sementara itu, jadwal pencairan bantuan sosial berikutnya semakin dekat.
Ia hanya bisa berharap namanya dan sang ibu kembali diperiksa berdasarkan kondisi yang sebenarnya. Bukan sekadar angka yang muncul di dalam sistem.
Baginya, bantuan yang diterima selama ini bukanlah kemewahan. Bukan pula sesuatu yang membuat keluarganya hidup berkecukupan.
Bantuan itu hanya memastikan masih ada beras yang bisa dimasak ketika suaminya tidak mendapat pekerjaan. Memastikan ibunya yang telah lanjut usia tetap memiliki sedikit pegangan di hari tuanya. Memastikan mereka tidak harus terus-menerus mengetuk pintu tetangga untuk meminjam kebutuhan dapur.
Di rumah sederhana itu, hampir tidak ada tanda-tanda kehidupan mereka berubah menjadi lebih baik. Rumah yang ditempati masih merupakan rumah bantuan pemerintah. Sepeda motor yang dipakai mencari nafkah masih dalam masa cicilan. Air bersih masih bergantung pada sumur sederhana. Penghasilan keluarga masih bergantung pada panggilan kerja sebagai buruh harian lepas. Bahkan ketika hujan turun beberapa hari berturut-turut, penghasilan itu bisa hilang sama sekali.
Namun di dalam sistem, keluarga itu kini dinilai lebih mampu dibanding sebelumnya. Ironi itulah yang belum mampu dipahami Agus.
Ia tidak mempersoalkan apabila suatu hari nanti benar-benar sudah mampu dan bantuan dialihkan kepada warga lain yang lebih membutuhkan. Namun yang membuatnya bingung, kondisi hidup keluarganya tidak pernah berubah. Yang berubah hanyalah angka di dalam data.
“Kalau memang datanya bisa diperbaiki, saya berharap segera diperbaiki,” ujarnya.
Kalimat itu diucapkan tanpa nada tinggi. Tanpa kemarahan. Lebih terdengar seperti harapan terakhir dari seseorang yang tidak tahu lagi harus meminta penjelasan kepada siapa.
Sore mulai berganti malam.
Suara ayam yang sejak tadi memenuhi halaman rumah perlahan menghilang. Angin kembali berembus melewati gang sempit yang hanya cukup dilalui satu sepeda motor. Di depan rumah bercat hijau itu, Siti Masluhah masih duduk memandang halaman yang mulai gelap.
Ia mungkin tidak memahami bagaimana algoritma, pemutakhiran data, atau sistem penilaian kesejahteraan bekerja.
Yang ia pahami hanya kehidupan yang dijalaninya setiap hari. Usianya kini 71 tahun. Ia tidak bekerja. Tidak memiliki penghasilan tetap. Masih bergantung pada bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan paling dasar. (*)
