Kaltim.akurasi.id, Penajam Paser Utara – Ketua RT 003, Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Rangga, menyoroti perubahan desil sejumlah warga yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka di lapangan.
Rangga mengaku tidak mengetahui secara pasti mekanisme perubahan desil tersebut. Menurutnya, pihak RT maupun kelurahan tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai proses pendataan hingga penetapan perubahan desil warga.
Persoalan itu mencuat setelah salah seorang warganya, Agus Sri Manah, melaporkan adanya perubahan desil yang menurutnya terjadi secara tiba-tiba.
“Memang kemarin saya juga dengar terkait perubahan desil atas nama warga saya Agus. Saya juga kaget. Dari kelurahan juga bingung, kok bisa berubah,” kata Rangga.
Menurut Rangga, selama ini pihak RT hanya mengetahui ketika terdapat kegiatan pendataan atau sensus di wilayahnya. Namun, RT tidak memperoleh informasi mengenai hasil pendataan yang kemudian menjadi dasar penentuan maupun perubahan desil warga.
Kondisi tersebut, kata dia, menyulitkan RT ketika hendak mengusulkan warga untuk mendapatkan bantuan sosial. Sebab, terdapat warga yang menurut pengetahuan RT berada dalam kondisi ekonomi yang membutuhkan bantuan, tetapi tercatat memiliki desil lebih tinggi sehingga tidak dapat diusulkan.
“Beberapa warga saya itu yang desilnya seharusnya di bawah lima, malah desilnya tujuh, delapan. Tidak sesuai dengan realita di lapangan. Makanya kita kadang bingung, yang survei ini bagaimana? Apakah memang datang ke rumah warga atau hanya main tembak saja?” ujarnya.
Ia mencontohkan kasus Agus Sri Manah. Berdasarkan informasi yang diterimanya, Agus mengaku tidak menjalani pendataan yang berkaitan dengan perubahan desil. Namun, setelah itu, data desilnya justru berubah.
“Buktinya ada dari warga saya. Dia mengaku tidak disensus, tiba-tiba sudah berubah desilnya,” kata Rangga.
Rangga menegaskan, persoalan ketidaksesuaian data desil tidak hanya dialami Agus. Ia menyebut terdapat sejumlah warga lain yang menurut kondisi ekonomi di lapangan seharusnya berada pada desil lebih rendah, tetapi justru tercatat dalam desil lebih tinggi.
Menurutnya, RT memiliki pengetahuan yang cukup dekat mengenai kondisi sosial dan ekonomi warga karena berinteraksi langsung dengan masyarakat sehari-hari. Karena itu, ia mendorong adanya koordinasi antara petugas pendataan dan RT untuk memastikan hasil pendataan sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Seharusnya ada kerja sama antara BPS dengan ketua RT. Kita hanya sebatas diinformasikan bahwa tanggal sekian ada sensus. Selebihnya yang disensus apa saja kita tidak mengerti,” jelasnya.
Rangga mengusulkan agar hasil pendataan dapat dikonfirmasi kembali kepada RT setelah proses pendataan selesai. Langkah tersebut dinilai dapat menjadi mekanisme verifikasi tambahan sebelum data digunakan sebagai dasar penentuan desil warga.
“Kalau bisa RT juga diajak berdiskusi. Misalnya sudah selesai disensus, dikonfirmasi kembali, ‘Pak, saya coba untuk dicek kembali ini atas nama ini, kira-kira sesuai tidak dengan realitanya?’” ujarnya.
Ia berharap mekanisme pendataan dan perubahan desil dapat dilakukan secara lebih terbuka dengan melibatkan RT. Menurutnya, keterlibatan perangkat di tingkat lingkungan penting untuk meminimalkan potensi ketidaksesuaian data yang pada akhirnya dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap bantuan sosial.
Rangga menegaskan, pihaknya tidak bermaksud menuding pihak tertentu terkait perubahan data tersebut. Namun, munculnya kasus warga yang mengaku tidak menjalani pendataan tetapi mengalami perubahan desil menjadi alasan bagi RT untuk mempertanyakan akurasi dan transparansi proses pendataan. (*)
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Redaksi Akurasi.id
