Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur (Kaltim) meningkat seiring kemarau panjang dan fenomena El Nino. Dampaknya pun tidak berhenti di wilayah tempat kebakaran terjadi karena asap dapat terbawa angin hingga ke daerah lain.
Kondisi tersebut mendorong Wali Kota Samarinda Andi Harun meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim memperkuat penanganan karhutla melalui koordinasi lintas kabupaten/kota. Menurutnya, penanganan tidak cukup hanya dilakukan melalui rapat koordinasi, tetapi harus disertai langkah teknis, pembagian tugas, kesiapan personel, dan dukungan anggaran.
Andi Harun mengatakan, karhutla tidak dapat ditangani hanya oleh pemerintah daerah tempat kebakaran terjadi. Sebab, asap yang dihasilkan dapat menyebar dan berdampak terhadap wilayah lain.
Ia mencontohkan kebakaran lahan di Palaran, Samarinda, yang dampaknya berpotensi dirasakan hingga Balikpapan. Begitu pula kebakaran di kawasan Kutai Kartanegara (Kukar) yang berada di jalur Samarinda-Bontang dapat memberikan dampak terhadap Samarinda maupun Bontang.
“Karhutla itu tidak cukup dengan satu daerah tertentu. Karena banyak asap melintas antarkabupaten,” kata Andi Harun.
Karena itu, ia meminta koordinasi penanganan karhutla di tingkat provinsi tidak berhenti pada rapat administratif. Menurutnya, setiap daerah perlu membawa kesiapan sumber daya sekaligus kebutuhan penanganan agar koordinasi menghasilkan tindakan nyata di lapangan.
“Kalau cuma rapat koordinasinya secara administratif, ya tidak ada perubahan signifikan. Tapi pada saat kita rakor, saya, Wali Kota Samarinda, bawa perangkat saya dan menyatakan kesanggupan saya berikut kebutuhan anggarannya,” ujarnya.
Andi Harun menilai Pemprov Kaltim memiliki posisi strategis untuk menjadi penghubung antarkabupaten/kota. Pemerintah provinsi dapat mengoordinasikan kesiapan masing-masing daerah, mulai dari personel, peralatan hingga kebutuhan anggaran.
“Provinsi, Pak Gubernur tinggal mengoordinasi. Provinsi juga menjadi payung kita untuk melakukan gerakan bersama,” imbuhnya.
Di sisi lain, Andi Harun memastikan Pemkot Samarinda telah menyiagakan perangkat daerah untuk menghadapi potensi karhutla maupun dampak asap. Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta perangkat kecamatan dan kelurahan telah diminta bersiaga ketika terjadi kebakaran.
Ia mengatakan kesiapsiagaan tersebut telah dilakukan sebelum kebakaran terjadi di Palaran dan Samarinda Utara.
“Kalau ditanya khusus Samarinda, dulu sebelum kejadian ada di Palaran dan di Samarinda Utara, kita sudah siagakan. Semua perangkat daerah kami siap,” tegasnya.
Penanganan karhutla di Samarinda juga melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Menurut Andi Harun, keterlibatan lintas sektor dan lintas wilayah diperlukan karena dampak karhutla tidak mengenal batas administrasi. Karena itu, penanganannya juga harus dilakukan secara bersama-sama.
“Ini tidak cukup hanya di satu wilayah tertentu karena ini efeknya lintas kabupaten kota,” jelasnya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id
