Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Penanganan banjir di Samarinda dinilai membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Besarnya kebutuhan pembiayaan untuk sejumlah proyek pengendalian banjir membuat pemerintah kota dinilai tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan APBD.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Moh Yusrul Hana, mengatakan sejumlah program pengendalian banjir membutuhkan anggaran hingga ratusan miliar rupiah. Karena itu, sinergi antara pemerintah kota dan pemerintah pusat menjadi bagian penting dalam merealisasikan program tersebut.
“Tidak mungkin semuanya dibebankan ke APBD kota. Harapan kami APBN bisa berperan besar di sana,” ujar Yusrul.
Menurutnya, persoalan banjir Samarinda memiliki cakupan yang luas, sehingga penanganannya juga membutuhkan program berskala besar. Salah satu yang menjadi perhatian adalah rencana penataan kota terpadu melalui konsep Integrated City Planning (ICP).
Program tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam mengendalikan persoalan banjir. Sekaligus memperbaiki sistem tata kelola aliran air di Samarinda.
Yusrul mengatakan, kebutuhan anggaran yang besar menjadi salah satu alasan dukungan pemerintah pusat sangat diperlukan. Dengan keterlibatan APBN, proyek yang tidak mampu ditanggung pemerintah kota dapat tetap masuk dalam agenda pembangunan.
Selain pembangunan infrastruktur baru, DPRD juga mendorong keberlanjutan program normalisasi sungai. Penanganan Sungai Karang Mumus, misalnya, dinilai harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.
“Pengendalian banjir ini tidak hanya skala kecil tetapi juga skala besar, termasuk melanjutkan normalisasi Sungai Karang Mumus dari hulu ke hilir,” katanya.
DPRD Samarinda berharap koordinasi lintas pemerintahan dapat diperkuat dalam penyusunan program 2027. Dengan dukungan pembiayaan yang memadai, upaya pengendalian banjir diharapkan tidak lagi berjalan secara parsial.
DPRD pun memastikan akan mengawal pembahasan program tersebut agar kebutuhan masyarakat terhadap penanganan banjir dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang konkret. (Adv/dprdsamarinda/zul)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Devi Nila Sari
