Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Program Keluarga Berencana (KB) gratis di Samarinda masih menghadapi tantangan. Selain persoalan dukungan anggaran, rendahnya kesertaan masyarakat menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan program pengendalian penduduk tersebut.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan program KB gratis merupakan program pemerintah pusat melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Sementara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Samarinda berperan sebagai pelaksana di daerah, termasuk dalam pelayanan alat kontrasepsi dan insentif yang bersumber dari BKKBN.
“KB gratis itu sebenarnya dari pemerintah pusat, BKKBN. Dinas di daerah hanya sebagai pelaksana,” kata Sri Puji.
Menurutnya, anggaran yang dimiliki Dinas P2KB Samarinda sendiri sekitar Rp10 miliar. Di sisi lain, pencairan dukungan anggaran dari pemerintah pusat juga belum sepenuhnya turun.
Namun, persoalan program KB tidak hanya berhenti pada anggaran. Sri Puji menilai, tantangan lain adalah bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengikuti program KB.
Bahkan, keterlibatan kaum bapak dalam program KB masih menjadi pekerjaan rumah tersendiri.
“Menjaring masyarakat, termasuk bapak-bapak, untuk mau ikut KB itu tidak mudah,” ujarnya.
Padahal, sosialisasi mengenai KB telah dilakukan melalui Posyandu. Namun, tingkat kesertaan KB masyarakat perkotaan masih dinilai rendah.
Karena itu, Sri Puji mendorong edukasi mengenai KB dilakukan lebih dini, yakni sejak pasangan masih berstatus calon pengantin.
Menurutnya, puskesmas dapat menjadi pintu masuk untuk memberikan pemahaman kepada calon pasangan mengenai usia ideal memiliki anak, serta pilihan kontrasepsi jangka pendek maupun jangka panjang.
“Seharusnya sosialisasi pentingnya KB dilakukan sejak calon pengantin di puskesmas, sebelum menikah,” jelasnya.
Ia mengakui, DPRD Samarinda bisa membantu program tersebut melalui pokok pikiran anggota dewan. Namun, keterbatasan anggaran membuat program KB harus bersaing dengan berbagai kebutuhan lain.
“Ini tantangannya karena prioritas banyak, mulai dari renovasi sekolah sampai program KB, sementara anggarannya sama-sama terbatas,” pungkasnya. (Adv/dprdsamarinda/zul)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Devi Nila Saari
