Kaltim.akurasi.id, Penajam – Anggaran kegiatan perkebunan kelapa sawit yang sebelumnya masuk dalam Dana Bagi Hasil (DBH) Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) 2026 sebagian dialihkan ke dinas tenaga kerja (Disnaker).
Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian PPU, Iswan Padda mengatakan, anggaran yang dialihkan tersebut berkaitan dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, bagi pekerja sektor perkebunan kelapa sawit.
“Kurang lebih Rp299 juta. Tapi itu sudah dialihkan ke disnaker,” kata Iswan.
Menurutnya, pengalihan anggaran dilakukan untuk menyesuaikan rekening dan subjek kegiatan, sekaligus mempermudah proses pelaporan. Sebelumnya, program tersebut masih berada di bawah dinas pertanian dan telah dilakukan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
“Awalnya, PKS (perjanjian kerja sama) dengan BPJS Ketenagakerjaan dengan dinas pertanian. Tapi karena adanya aturan baru, semuanya dialihkan ke disnaker,” ujarnya.
Dengan adanya pengalihan tersebut, kata Iswan, anggaran yang saat ini dikelola dinas pertanian untuk kegiatan perkebunan sawit tersisa sekitar Rp170 juta. Anggaran tersebut difokuskan untuk kegiatan pendataan dan penerbitan surat tanda daftar budidaya (STDB) kelapa sawit.
“Sekarang, tinggal kurang lebih Rp170-an juta. Itu untuk konsentrasi di STDB, sosialisasi STDB, pendataan lahan kelapa sawit, kemudian pemetaan dan pemeriksaan lahan,” jelasnya.
Iswan menjelaskan, setelah proses pendataan dan pemetaan dilakukan, lahan akan melalui tahapan verifikasi oleh tim. Data yang telah diverifikasi selanjutnya dimasukkan ke dalam aplikasi STDB.
“Setelah didata dilakukan pemetaan, pemeriksaan lahan, kemudian diverifikasi oleh tim verifikasi. Setelah itu diinput dalam aplikasi STDB,” pungkasnya. (Adv/diskominfoppu)
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Devi Nila Sari
