Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Di tengah tertundanya pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), manajemen RSUD Abdoel Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda membuka ruang bagi pegawai yang mengalami kesulitan finansial untuk menyampaikan kondisi mereka secara langsung.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama RSUD AWS Samarinda, Mazniati, mengatakan langkah tersebut dilakukan agar manajemen dapat memahami kebutuhan masing-masing pegawai dan mencari solusi sesuai kondisi yang dihadapi.
Pegawai yang membutuhkan bantuan diminta menghubungi dirinya secara langsung.
“Siapa yang butuh silakan hubungi saya. Kita lihat kebutuhannya apa. Kan tiap orang berbeda-beda kebutuhannya. Jadi kita lebih presisi, apa yang perlu di-treatment untuk masing-masing orang,” ujar Mazniati.
Mazniati menegaskan, ruang bantuan tersebut bukan berarti manajemen membayarkan TPP pegawai yang masih tertunggak. Rumah sakit, kata dia, berupaya mencari solusi atas kebutuhan pegawai yang terdampak sambil menunggu kepastian pencairan TPP.
Menurutnya, sebelumnya sudah ada delapan pegawai yang memperoleh penyelesaian melalui skema relaksasi utang menggunakan fasilitas kartu.
“Untuk relaksasi utang lewat kartu itu sudah selesai kemarin sebanyak delapan orang. Jadi yang lain, yang betul-betul membutuhkan, silakan hubungi saya langsung,” ungkapnya.
Ia mengatakan penanganan dilakukan secara individual karena kondisi dan kebutuhan setiap pegawai berbeda. Karena itu, bentuk solusi yang diberikan tidak dapat disamaratakan.
“Bukan dibayarkan langsung. Kita lihat kebutuhannya apa. Kan tiap orang berbeda-beda kebutuhannya,” jelasnya.
TPP Dianggarkan dalam APBD Perubahan
Di sisi lain, Mazniati memastikan persoalan pembayaran TPP tetap menjadi perhatian manajemen. Ia menyebut anggaran TPP telah dialokasikan melalui APBD Perubahan 2026.
“Ini sudah dianggarkan, tinggal bagaimana nanti penyelesaiannya. Katanya dalam waktu dekat, karena kami tidak tahu kapan DPA-nya keluar,” bebernya.
Menurut Mazniati, pembayaran TPP tidak menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT), melainkan melalui APBD Perubahan 2026.
“TPP kan pakai APBD, di APBD perubahan,” tegasnya.
Sebelumnya, ratusan pegawai dan tenaga kesehatan RSUD AWS Samarinda menggelar aksi damai untuk menuntut kepastian pembayaran TPP yang tertunggak sejak Juni 2026.
Dalam aksi tersebut, para pegawai membubuhkan tanda tangan pada petisi sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait keterlambatan pembayaran TPP. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id
