Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Wali Kota Samarinda Andi Harun meminta persoalan antrean BBM bersubsidi tidak serta-merta disimpulkan sebagai akibat kekurangan kuota. Menurutnya, antrean yang berulang dan berlangsung dalam waktu panjang perlu ditelusuri dari sisi tata kelola distribusi.
Andi Harun mengatakan keterbatasan pasokan memang dapat menjadi salah satu faktor munculnya antrean. Namun, kondisi tersebut tidak semestinya langsung dianggap sebagai satu-satunya penyebab.
“Kalau selamanya dikatakan langka atau kekurangan kuota, mungkin iya. Tapi apakah itu menjadi penyebab tunggal? Saya kira tidak,” kata Andi Harun.
Menurutnya, antrean yang berlangsung dalam waktu singkat masih dapat dipandang sebagai gangguan sementara. Namun, jika kondisi tersebut terjadi selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, pemerintah perlu melihat persoalannya secara lebih menyeluruh.
“Kalau sampai setahun SPBU tersebut mengantre, apa teman-teman menganggap itu situasi normal? Tentu tidak,” ujarnya.
Andi Harun menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam melihat tata kelola distribusi BBM bersubsidi. Salah satu hal yang menurutnya perlu diperiksa adalah pola penyaluran, termasuk kemungkinan adanya penggunaan berulang oleh kendaraan tertentu.
Karena itu, menurut Andi Harun, pembenahan tidak cukup hanya melibatkan Pemerintah Kota Samarinda atau DPRD. Pertamina Patra Niaga dan pengelola SPBU juga perlu dilibatkan untuk mengurai persoalan berdasarkan kondisi di lapangan.
“Ini tidak semata-mata kepada pemerintah atau DPRD, tapi melibatkan Pertamina, melibatkan Patra Niaga, termasuk pemilik SPBU,” jelasnya.
Ia juga menyoroti wacana pengaturan jam antrean sebagai salah satu upaya mengendalikan kepadatan di SPBU. Menurutnya, pengaturan waktu memang dapat mengubah pola antrean, tetapi belum tentu menyelesaikan persoalan jika akar masalah distribusi belum ditemukan.
“Kalau tata kelolanya, akar masalahnya tidak ditemukan, boleh saja kita atur jam ngantrinya, tapi tidak menyelesaikan masalah. Bahkan berpotensi menimbulkan masalah baru,” tuturnya.
Andi Harun mencontohkan masyarakat yang menggunakan BBM untuk menunjang aktivitas ekonomi. Jika antrean hanya dialihkan ke tengah malam, masyarakat tetap harus mengorbankan waktu istirahat sebelum kembali bekerja pada pagi hari.
Karena itu, ia meminta persoalan antrean BBM bersubsidi diperiksa dari berbagai aspek sebelum pemerintah menetapkan mekanisme penanganan.
Menurutnya, identifikasi akar persoalan secara lebih rinci diperlukan agar kebijakan yang diterapkan tidak hanya mengubah pola antrean, tetapi juga menyasar penyebab persoalan.
“Selama kita menyederhanakan soal antrean BBM ini satu penyebab tunggal, saya yakini tidak akan mengakibatkan terurai masalah utamanya. Kalau mau, kita harus periksa satu-satu,” pungkasnya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id
