Kaltim.akurasi.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap kebersihan dan keamanan makanan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini menjadi perhatian untuk memastikan makanan yang didistribusikan kepada siswa aman dikonsumsi. Serta mencegah risiko keracunan akibat kelalaian dalam proses pengolahan maupun distribusi.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono saat menerima kunjungan Direktur Manajemen Risiko Badan Gizi Nasional (BGN) R Rufriyanto Maulana Yusuf beserta rombongan, di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Selasa (13/10/2026) sore. Pertemuan tersebut membahas koordinasi dan penguatan pelaksanaan program strategis nasional MBG di wilayah Kukar.
Sunggono menyambut baik kunjungan BGN RI dan menyatakan dukungan pemerintah daerah terhadap program prioritas Presiden RI tersebut. Menurutnya, MBG memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus mendukung upaya penurunan angka stunting.
“Selamat datang dan terima kasih atas kunjungan BGN RI ke Kabupaten Kukar. Pemkab Kukar sangat mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis sebagai program prioritas Presiden RI, untuk meningkatkan kualitas SDM dan menekan angka stunting,” tuturnya.
Ia menekankan, bahwa pelaksanaan MBG harus dibarengi pengawasan higienitas dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Hal ini penting karena jumlah makanan yang diproduksi dan didistribusikan setiap hari cukup besar, sehingga membutuhkan sistem pengawasan yang terukur.
Sunggono mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen mendukung pengawasan bersama dinas Kksehatan dan BPOM setempat. Pengawasan tersebut diharapkan mencakup seluruh tahapan, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan makanan, penyimpanan, hingga pendistribusian kepada para siswa.
“Manajemen risiko dari pusat diselaraskan dengan SOP lokal, agar rantai pasok dari bahan baku hingga ke tangan siswa benar-benar aman,” tegasnya.
Kunjungan BGN RI untuk Meninjau Kesiapan dan Kelayakan Mitra
Sementara itu, Direktur Manajemen Risiko BGN RI Rufriyanto Maulana Yusuf menjelaskan, bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari tahapan kedua pelaksanaan aktivasi yang mencakup wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Aktivasi dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan serta kelayakan setiap mitra.
Menurut Rufriyanto, proses aktivasi tidak berarti seluruh calon mitra dapat langsung menyalurkan makanan. Terdapat tahapan seleksi, persiapan administrasi, aktivasi virtual account, serta pelatihan bagi penjamah makanan dan relawan.
“Dilakukan secara bertahap dan betul-betul diseleksi mana yang memenuhi syarat dan tidak langsung otomatis distribusi MBG,” jelasnya.
Ia memperkirakan proses persiapan membutuhkan waktu sekitar tiga minggu hingga satu bulan, bergantung pada tahapan yang harus diselesaikan. BGN, lanjutnya, ingin memastikan perluasan layanan tidak justru meningkatkan risiko keamanan pangan.
“Untuk menghindari kasus keracunan, jangan sampai dengan kita membuka aktivasi baru malah menambah keracunan,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, BGN juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah, karena memiliki kewenangan dan pemahaman terhadap kondisi wilayah.
“Koordinasi pusat dan daerah diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan MBG sekaligus mendorong perputaran ekonomi serta penyerapan tenaga kerja di Kukar,” pungkasnya. (Adv/diskominfokukar/dn)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Dirhanuddin
