Kaltim.akurasi.id, Tenggarong – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengkaji rencana program pendidikan hingga jenjang sarjana bagi kepala desa dan perangkat desa. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa agar semakin profesional dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, mengatakan peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak seharusnya hanya menyasar aparatur sipil negara (ASN). Kepala desa dan perangkat desa juga perlu mendapat kesempatan untuk meningkatkan kemampuan melalui pendidikan formal yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab mereka.
“Program peningkatan kompetensi tidak hanya terbatas bagi ASN. Kepala desa dan perangkat desa juga akan didorong agar memiliki kompetensi yang memadai sebagai pelayan masyarakat,” ujarnya.
Arianto menjelaskan, DPMD Kukar akan terlebih dahulu mengkaji kebutuhan serta kemungkinan pelaksanaan program tersebut. Jika hasil kajian menunjukkan program ini memungkinkan untuk dijalankan, pemerintah daerah akan menjajaki kerja sama dengan perguruan tinggi guna membuka kesempatan bagi perangkat desa melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana.
“Jika hasil kajiannya memungkinkan dan sesuai kebutuhan, kami akan mencoba menggandeng perguruan tinggi untuk membuka kesempatan bagi perangkat desa melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana,” jelasnya.
Ia menegaskan, pendidikan yang nantinya ditempuh perlu disesuaikan dengan profesi dan tanggung jawab aparatur desa. Dengan begitu, program tersebut tidak hanya berorientasi pada perolehan gelar akademik, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola pemerintahan desa dan memberikan pelayanan publik.
“Ya, akan disesuaikan dengan profesi mereka sebagai pelayan masyarakat,” katanya.
Dalam penjajakan awal, DPMD Kukar melirik perguruan tinggi di daerah, salah satunya Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta). Arianto berharap perguruan tinggi tersebut dapat mempertimbangkan pembukaan kelas khusus yang dirancang sesuai kebutuhan dan kondisi perangkat desa.
“Harapan kami, perguruan tinggi yang ada di daerah, seperti Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), bisa membuka kelas khusus bagi perangkat desa,” ungkapnya.
Menurut Arianto, jumlah perangkat desa di Kukar diperkirakan mencapai 1.600 orang. Jumlah tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam merancang program pendidikan yang dapat menjangkau aparatur desa, terutama mereka yang belum menyelesaikan pendidikan sarjana.
“Harapan kami, perangkat desa yang belum sarjana bisa mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan hingga menjadi sarjana,” tutup Arianto.
Meski demikian, program ini masih dalam tahap kajian dan penjajakan. Skema pelaksanaan, persyaratan peserta, pembiayaan, serta bentuk kerja sama dengan perguruan tinggi masih perlu dibahas lebih lanjut. (Adv/diskominfokukar/dn)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Dirhanuddin
