Mudyat Noor Tunda Rotasi Kepala OPD PPU, Tunggu Pertanggungjawaban Rampung

Bupati PPU Mudyat Noor belum putuskan rotasi kepala OPD. Nama calon sudah masuk, namun ditunda hingga pertanggungjawaban dan administrasi di masing-masing OPD rampung agar tidak timbul masalah.
Devi Nila Sari
1.9K Views

Kaltim.akurasi.id, Penajam – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, belum mengambil keputusan lebih lanjut terkait pergantian sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Meski nama-nama calon pejabat telah disampaikan, pemerintah daerah masih mempertimbangkan penyelesaian administrasi dan pertanggungjawaban di masing-masing perangkat daerah.

Mudyat mengatakan nama-nama calon kepala OPD sudah diterima. Namun, hingga saat ini belum ada tindak lanjut berupa keputusan pergantian pejabat.

“Nama-namanya sudah disampaikan kepada kami, tetapi sampai sekarang belum ada tindakan lebih lanjut. Ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan sebelum proses tersebut dilaksanakan,” kata Mudyat.

Dia menjelaskan, saat ini sejumlah OPD masih menjalankan proses pertanggungjawaban atas kegiatan dan program yang telah dilaksanakan.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah daerah belum mengambil langkah lebih jauh terkait pergantian pejabat.

Menurut Mudyat, proses pergantian kepala dinas harus memperhatikan kelancaran administrasi. Terlebih, terdapat sejumlah dokumen yang masih membutuhkan tanda tangan pejabat sebelumnya.

Pemerintah tidak ingin perubahan posisi jabatan justru menimbulkan persoalan dalam proses penyelesaian administrasi pemerintahan.

“Kami tidak ingin pergantian kepala dinas justru menimbulkan persoalan administrasi, terutama jika ada dokumen yang harus ditandatangani oleh pejabat sebelumnya,” ujarnya.

Dia menegaskan, penyelesaian pertanggungjawaban masing-masing perangkat daerah menjadi hal yang perlu dipastikan sebelum pergantian dilakukan.

“Kami ingin memastikan proses pertanggungjawaban tersebut berjalan dengan baik terlebih dahulu,” katanya.

Pergantian kepala OPD merupakan salah satu bagian dari penataan birokrasi untuk memastikan organisasi pemerintahan berjalan efektif. Namun, proses tersebut juga harus memperhatikan kesinambungan administrasi dan pelaksanaan program yang sedang berjalan.

Di sisi lain, kepastian pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan daerah juga penting untuk menjaga efektivitas kinerja OPD. Sebab, kekosongan atau keterlambatan pengisian jabatan berpotensi memengaruhi pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.

Hingga saat ini, Mudyat belum menyebutkan secara rinci OPD yang akan mengalami pergantian maupun waktu pelaksanaan rotasi pejabat.

Pemerintah daerah masih memprioritaskan penyelesaian administrasi dan pertanggungjawaban sebelum menentukan langkah selanjutnya.

“Kami akan memastikan proses penataan birokrasi berjalan sesuai ketentuan, tanpa menghambat pelayanan publik maupun pelaksanaan program pembangunan daerah,” tutupnya. (Adv/diskominfoppu/dv)

Editor: Devi Nila Sari

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Menu Vertikal
Menu Sederhana