Kaltim.akurasi.id, Penajam – Anggaran Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara (Distan PPU) terus menyusut dalam tiga tahun terakhir. Dari semula Rp2,4 miliar pada 2024, anggaran bidang tersebut turun menjadi Rp1,8 miliar pada 2025 dan sedikit di atas Rp1 miliar pada 2026.
Kepala Bidang TPH Dinas Pertanian PPU, Gunawan, mengatakan penyesuaian anggaran dilakukan mengikuti kondisi keuangan daerah di tengah kebijakan efisiensi. Meski demikian, program kerja tetap dilaksanakan dengan mengutamakan kegiatan yang dinilai penting bagi sektor pertanian.
“Program kerja tetap. Hanya saja, berkaitan dengan nominalnya, kita sesuaikan. Karena pada prinsipnya, kita juga harus bisa berbagi dengan OPD serta bidang-bidang lainnya,” ujarnya.
Gunawan menegaskan, penyesuaian tersebut tidak berarti seluruh program dihentikan. Dinas Pertanian tetap mengalokasikan anggaran berdasarkan indikator dan rencana kerja yang telah ditetapkan, terutama untuk kegiatan prioritas.
“Skala prioritas, tetap kita prioritaskan. Namun demikian, berkaitan dengan nominalnya, disesuaikan,” katanya.
Penyusutan anggaran bidang tersebut terjadi ketika pemerintah daerah menghadapi penurunan transfer dari pemerintah pusat. Pada 2026, alokasi transfer ke daerah (TKD) untuk PPU tercatat sekitar Rp1,12 triliun, turun 29,1 persen dibandingkan anggaran tahun sebelumnya.
Berkurangnya ruang fiskal daerah membuat pemerintah harus lebih selektif dalam membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik, termasuk program yang berkaitan dengan pertanian.
Di sektor ini, kebutuhan petani tidak hanya menyangkut bantuan sarana produksi, tetapi juga pendampingan, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, serta dukungan untuk menjaga produktivitas tanaman.
Karena itu, penentuan prioritas menjadi bagian penting agar anggaran yang tersedia tetap memberikan manfaat bagi petani.
Gunawan menyebut, prinsip utama dalam penyusunan kegiatan ialah memastikan program yang menjadi indikator kinerja dan prioritas bidang tetap memiliki dukungan anggaran.
“Apa yang menjadi indikator kita, apa yang menjadi rencana kita, harus kita sediakan anggarannya,” terangnya.
Dengan keterbatasan anggaran tersebut, Dinas Pertanian PPU perlu mengoptimalkan pelaksanaan program agar kebutuhan utama petani tetap terakomodasi. Pemerintah daerah juga perlu memastikan kegiatan yang dibiayai memberikan hasil terukur bagi pengembangan tanaman pangan dan hortikultura di PPU. (adv/diskominfoppu/mz)
Editor: Devi Nila Sari
