MPPD PPU Punya 12 Layanan, tetapi Integrasi Data dan Server Masih Jadi Masalah

Aplikasi Mal Pelayanan Publik Digital (MPPD) Penajam Paser Utara (PPU) terus dikembangkan untuk memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan. Namun, sejumlah fitur belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena terkendala izin akses data dari pusat dan kapasitas penyimpanan server yang terbatas.
Fajri
By
1.3K Views

Kaltim.akurasi.id, Penajam Paser Utara – Pengembangan Mal Pelayanan Publik Digital (MPPD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih menghadapi sejumlah kendala. Integrasi data antarlembaga dan keterbatasan kapasitas server menjadi persoalan yang perlu diselesaikan agar layanan digital tersebut dapat berjalan lebih optimal.

Padahal, platform yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) PPU itu telah menyediakan sekitar 12 layanan dalam satu aplikasi. Layanan tersebut mencakup pemantauan kamera pengawas atau closed-circuit television (CCTV), informasi pajak, hingga perizinan satu pintu.

Kepala Bidang Aplikasi dan Persandian Diskominfo PPU, Fitriani, mengatakan pihaknya terus melakukan evaluasi terhadap fitur dan layanan yang tersedia. Sejumlah fitur memang sudah terintegrasi dalam aplikasi, tetapi belum seluruhnya dapat dimanfaatkan masyarakat.

“Prosesnya masih berjalan. Memang ada beberapa fitur yang belum bisa dibuka untuk pelayanannya. Saat ini, ada sekitar 12 layanan yang bisa diakses melalui aplikasi MPPD,” ujar Fitriani.

Salah satu kendala yang masih dihadapi ialah integrasi data kependudukan yang dikelola pemerintah pusat. Meski fitur tersebut telah dimasukkan ke dalam aplikasi MPPD, akses terhadap data secara real time belum dapat dilakukan karena membutuhkan persetujuan tertulis dari instansi terkait.

Diskominfo PPU mengaku telah dua kali melakukan koordinasi untuk memperoleh izin tersebut. Namun, hingga kini, persetujuan yang diperlukan belum diterima.

“Aplikasinya sudah dimasukkan di MPPD, tetapi ketika dibuka hanya bisa membaca dan terhubung ke situsnya. Untuk data real time dari pusat, kami belum bisa mengakses karena harus ada izin tertulis,” jelasnya.

Selain persoalan integrasi data, keterbatasan kapasitas penyimpanan server juga menjadi hambatan pengembangan layanan. Saat ini, MPPD menyediakan akses pemantauan CCTV dari sekitar tujuh titik. Namun, kapasitas penyimpanan server yang semakin terbatas dinilai perlu ditingkatkan untuk mendukung pengelolaan data dan penambahan layanan.

“Kendala teknisnya terkait server. Penyimpanan server kami sudah terlalu penuh, sehingga kami mengusulkan penambahan kapasitas penyimpanan kepada kementerian terkait,” ungkap Fitriani.

Keterbatasan infrastruktur juga berdampak pada pemantauan fasilitas publik. Salah satunya CCTV di Terminal Penajam yang sudah terpasang, tetapi belum dapat diakses secara daring karena koneksi internet di lokasi tersebut terputus setelah adanya pemangkasan anggaran.

Fitriani mengatakan, usulan penambahan kapasitas server telah disampaikan kepada kementerian terkait. Namun, realisasinya masih menunggu tindak lanjut dan penentuan prioritas.

“Kami selalu mengusulkan penambahan server, tetapi mungkin masih belum menjadi prioritas,” tutupnya. (Adv/diskominfoppu/ns)

Editor: Devi Nila Sari

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Menu Vertikal
Menu Sederhana