Pemkab PPU Siap Terlibat dalam Pemenuhan Hak Anak Terlantar di Kaltim

Pemkab PPU menyatakan kesiapan terlibat dalam pemenuhan hak anak terlantar, terutama mereka yang belum memiliki wali sah.
Devi Nila Sari
2.1K Views

Kaltim.akurasi.id, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) menyatakan kesiapan terlibat dalam pemenuhan hak anak terlantar di Kalimantan Timur (Kaltim), terutama mereka yang belum memiliki wali sah untuk mengurus administrasi kependudukan dan mengakses layanan dasar.

Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor mengatakan, pemerintah daerah siap mengambil bagian dalam penyelesaian persoalan tersebut. Menurutnya, perlindungan anak tidak cukup dilakukan melalui pendataan, tetapi harus disertai pemenuhan hak yang menjadi kebutuhan setiap anak.

Hal itu disampaikan Mudyat setelah mengikuti penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Kaltim, pemerintah kabupaten/kota, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim, serta seluruh Kejaksaan Negeri di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/11/2026).

“Pemenuhan hak dan perlindungan anak terlantar merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, perlu sinergi agar setiap anak mendapatkan hak pendidikan, kesehatan, identitas, dan perlindungan hukum,” kata Mudyat.

Ia menilai, koordinasi antar lembaga diperlukan agar persoalan yang dihadapi anak terlantar dapat ditangani secara menyeluruh.

“Termasuk dalam pemenuhan hak pendidikan, kesehatan, identitas, dan perlindungan hukum,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kejati Kaltim, Chatarina Muliana menjelaskan, kerja sama yang ditandatangani mencakup tiga bidang, yakni pemenuhan hak anak terlantar, perdata dan tata usaha negara (Datun) serta pemulihan aset, dan bidang keperdataan.

Khusus program perwalian, kejaksaan akan membantu proses hukum bagi anak-anak yang belum memiliki wali sah. Penetapannya dilakukan melalui Pengadilan Agama bagi anak beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk anak nonmuslim.

Chatarina menyebut, berdasarkan data yang dimiliki, jumlah anak terlantar di Kaltim diperkirakan mencapai 28 ribu orang. Sebagian masih belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) maupun akses terhadap layanan pendidikan.

“Anak-anak pada yayasan itu banyak sekali yang belum diproses perwaliannya. Kami nanti membantu proses perwaliannya,” jelasnya.

Ia menegaskan, kepemilikan identitas kependudukan bukan menjadi akhir dari penanganan. Pemerintah daerah tetap perlu memastikan anak-anak tersebut memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, serta bantuan sosial sesuai kebutuhan.

Karena itu, Chatarina turut mengajak masyarakat dan jurnalis menyampaikan informasi apabila menemukan anak terlantar yang belum mendapatkan hak-haknya.

“Laporan dapat disampaikan melalui Kejati maupun Kejaksaan Negeri di wilayah masing-masing untuk ditindaklanjuti bersama pemerintah daerah,” tuturnya. (adv/diskominfoppu/mz)

Editor: Devi Nila Sari

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Menu Vertikal
Menu Sederhana