BLT Kemiskinan Daerah PPU Rp270 Ribu per Bulan, Dinsos Pastikan Program Tetap Berjalan

Dinsos PPU memastikan program BLT Kemiskinan Daerah tetap dijalankan selama 2026. Program tersebut memungkinkan penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp270 ribu.
Devi Nila Sari
2.7K Views

Kaltim.akurasi.id, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) melalui Dinas Sosial (Dinsos) tetap menjalankan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kemiskinan Daerah sepanjang 2026. Setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp270 ribu per bulan.

Kepala Dinsos PPU, Ainie, mengatakan bantuan tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Penyalurannya menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kalau uang Rp270 ribu per bulan untuk BLT KD atau BLT Kemiskinan Daerah,” ungkap Ainie, Selasa (16/11/2026).

Selain BLT, Dinsos PPU juga menjalankan sejumlah program bantuan sosial lainnya. Bentuk bantuan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari bantuan sembako hingga Program Keluarga Harapan (PKH).

Tidak hanya bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pemerintah daerah juga menyalurkan bantuan usaha ekonomi produktif.

Untuk program tersebut, masing-masing penerima memperoleh bantuan sebesar Rp3 juta. Pada 2026, program bantuan usaha produktif menyasar 100 orang.

Ainie menjelaskan, masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan harus melalui mekanisme pengusulan berjenjang. Pengajuan dimulai dari RT, kemudian diteruskan kepada pemerintah desa atau kelurahan, kecamatan, hingga Dinsos PPU.

Setelah menerima usulan, Dinsos melakukan verifikasi ulang untuk memastikan calon penerima benar-benar memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.

“Jadi, didaftarkan melalui kelurahan atau desa yang memberikan rekomendasi melalui RT. Dari RT, kelurahan atau desa, kemudian kecamatan, baru ke Dinas Sosial. Dinas Sosial melakukan verifikasi ulang apakah yang bersangkutan benar-benar layak atau tidak,” jelasnya.

Ia menegaskan, bantuan baru dapat ditetapkan setelah seluruh tahapan pemeriksaan selesai dilakukan. (adv/diskominfoppu/mz)

Editor: Devi Nila Sari

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Menu Vertikal
Menu Sederhana