Kaltim.akurasi.id, Penajam – Ketidaksesuaian data tingkat kesejahteraan masyarakat masih menjadi persoalan dalam penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Dinas Sosial (Dinsos) setempat mencatat ratusan aduan masyarakat yang merasa penetapan desil kesejahteraannya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Kepala Dinsos PPU, Ainie mengatakan, aduan tersebut muncul dari warga yang merasa kondisi ekonominya tidak tergambarkan secara tepat dalam data kesejahteraan sosial.
“Memang ada beberapa aduan. Itu bukan puluhan, tetapi ratusan. Nah, itu kami sarankan untuk dilakukan pembaruan supaya mereka yang datanya tidak sesuai dengan fakta bisa menyesuaikan kembali,” kata Ainie, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan, masyarakat yang merasa data kesejahteraannya tidak sesuai masih memiliki kesempatan untuk mengajukan pembaruan. Proses tersebut dapat dilakukan melalui petugas yang berada di tingkat desa maupun kelurahan.
Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya menyampaikan keberatan, tetapi juga perlu memperbarui informasi kondisi sosial ekonominya, agar data yang digunakan pemerintah sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Adapun penetapan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bukan menjadi kewenangan Dinsos PPU sepenuhnya. Data tersebut dikelola Kementerian Sosial dengan pengolahan dan pemeringkatan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Penentuan peringkat kesejahteraan mempertimbangkan sejumlah informasi yang disampaikan masyarakat, seperti penggunaan daya listrik, penghasilan, hingga pengeluaran rumah tangga,” terangnya.
Karena itu, Ainie mengimbau masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data, agar memanfaatkan mekanisme pembaruan melalui petugas di desa dan kelurahan.
“Ini penting agar data penerima bantuan sosial semakin akurat dan penyalurannya dapat menyasar masyarakat sesuai kondisi ekonomi masing-masing,” pungkasnya. (adv/diskominfoppu/mz)
Editor: Devi Nila Sari