Dewan Kritik Sikap Pemprov yang Kuras Serius Mengurusi Potensi Pangan di Kaltim. Selain itu, anggota DPRD Kaltim Sutomo Jabir menyebutkan, program pembangunan pertanian yang dilakukan pemerintah tidak memiliki sistem keberlanjutan yang jelas dan terarah.
Akurasi.id, Samarinda – Anggota dewan menyoroti keseriusan Pemprov Kaltim dalam meningkatkan potensi pangan Kaltim. Lantaran masih banyak pembangunan yang dinilai tidak tepat sasaran. Sehingga tak mampu memaksimalkan potensi pangan di Tanah Benua Etam, sebutan Kaltim.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sutomo Jabir mengungkapkan, uang yang sudah dihabiskan dalam upaya peningkatan potensi pangan di Kaltim tidaklah sedikit. Misal dalam bidang pertanian atau persawahan. Dikatakannya, hampir semua daerah di Kaltim memiliki potensi kecuali wilayah perkotaan. Seperti di Kutim dan Berau punya potensi yang begitu besar.
“Seperti di salah satu wilayah di Berau, saat saya ke sana sudah dibangun bendungan. Tapi, ada 1.800 hektare lahan persawahan tidak teraliri, padahal sudah ada miliaran uang habis di situ. Ada bendungan, ada saluran irigasi, tetapi sawah kekeringan, karena yang dibangun itu tidak bermanfaat,” kata dia belum lama ini.
Ia pun menilai, ini salah satu contoh kurangnya managemen karena tidak dapat mengelola potensi yang dimiliki daerah. Lantaran tidak bisa memaksimalkan uang yang sudah dikeluarkan.
Baca Juga
“Mestinya dari sekarang pemerintah provinsi harus sungguh-sungguh membenahi apa yang sudah dilakukan. Misal, sekarang bukan masalah uangnya yang terbatas, namun lebih kepada tidak dapat mengelola keuangan dengan baik. Jadi terbengkalai saja, tidak dikelola,” tegasnya.
Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi PKB ini pun menyarankan, seharusnya pemprov dalam hal ini Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, dan Dinas Pekerjaan Umum, duduk satu meja untuk membahas target-target peningkatan potensi pangan kedepannya. Kemudian meminta Biro Ekonomi mengambil peran sebagai leading server. Berintegrasi untuk melakukan pemetaan dan memaksimalkan kinerja masing-masing instansi.
“Karena Dinas Pekerjaan Umum akan men-support infrastruktur. Entah men-support perairan maupun infrastruktur jalan. Cuma kita lihat lagi porsi anggaran untuk pertanian dan perkebunan kan tidak terlalu besar. Kemudian, kesinambungan dari rencana-rencana mereka juga tidak terlihat ada, sehingga seolah-olah parsial dibangun hari ini dibiarkan lagi, tidak ada proses lanjutan. Sebenarnya di Kaltim ini potensinya sudah luar biasa. Cuma memang saya tidak tahu dari pemprov bagaimana model pengelolaannya,” ketusnya.
[irp]
Selain itu, wakil rakyat asal Daerah Pemilihan (Dapil) Bontang, Kutim, dan Berau ini juga menyoroti perihal proses industri hasil pertanian yang dinilai tidak terorganisir dengan baik. Sehingga menyebabkan masyarakat tidak memiliki motivasi untuk bertani.
Ia mencontohkan, seperti yang terjadi di Sangatta Selatan. Hasil panen petani tidak diminati masyarakat setempat. Karena warganya lebih mengandalkan beras pasokan dari luar. Semestinya pemerintah bisa memberikan jaminan atas hasil pertanian masyarakat.
[irp]
“Nah ini harus ada intervensi dari pemerintah menampung gabah atau hasil pertanian mereka, untuk kemudian dikemas atau bagaimana. Supaya bisa disalurkan pada masyarakat. Seperti kerja sama dengan Indomaret atau apapun itu. Sehingga masyarakatnya semangat melaksanakan pertanian. Tapi ini buktinya tidak, sehingga di situ juga belum terlihat ada campur tangan pemerintah dalam hal penanganan pasca panen,” pungkasnya. (*)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Dirhanuddin
