Kubar Butuh suntikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, Pemprov Kaltim diminta agar meningkatkan dana bankeu.
Akurasi.id, Samarinda – DPRD Kabupaten Kutai Barat (Kubar) melakukan hearing ke DPRD Kaltim, Rabu (19/1/2022). Kunjungan tersebut bertujuan membicarakan persoalan-persoalan yang kini tengah dihadapi Kabupaten Kubar.
Mewakili DPRD Kubar, turut hadir Anita Theresia, Yahya Marthan, Sopiansyah, dan H Zainudin Thaib. Sementara mewakili unsur pimpinan DPRD Kaltim, turut hadir Anggota DPRD Kaltim Ekti Imanuel.
Dalam kesempatan tersebut, Ekti Imanuel mengungkapkan, pihaknya banyak membahas terkait pembenahan infrastruktur di Kabupaten Kubar. Di mana, hingga kini jalur penghubung Samarinda ke Kabupaten Kubar dalam kondisi memprihatinkan. Terutama kondisi jalan Kabupaten Kukar ke Kabupaten Kubar.
Keterbatasan APBD Pemkab Kubar menjadi salah satu kendala pembangunan di kawasan tempat kelahirannya itu. Meskipun, dia juga menyadari, bahwa jalan tersebut merupakan wewenang pemerintah pusat.
“Artinya mereka menginginkan pemprov tidak kaku dengan itu. Mungkin, ada proses yang tadi sempat juga tersampaikan, dapat menggunakan BTT (belanja tidak terduga) untuk mengatasi jalan yang rusak parah. Kalau menunggu APBN (lama), sementara kebutuhan jalan untuk saat ini,” kata dia.
Minimal, pihaknya berharap Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera) Kaltim atau instansi terkait lainnya dapat mengantisipasi persoalan itu dengan menggunakan alat berat yang merupakan aset daerah.
Permasalahan Listrik dan Lahan Pertanian Juga jadi Alasan Kubar Butuh Suntikan Anggaran
Selain itu, wakil rakyat dari Fraksi Gerindra ini juga menyampaikan, bahwa Pemkab Kubar mengharapkan pemerataan listrik di daerahnya. Sebab, hingga 2022 masih banyak kampung yang belum teraliri listrik.
Baca Juga
“Mereka mohon provinsi juga bisa membantu. Dengan meminta subsidi anggaran, dalam proses perencanaan pembangunan listrik ini,” sebutnya.
Kemudian, masalah pertanian. Masyarakat dapat memanfaatkan kawasan subur di Kubar menjadi lahan pertanian. Pemkab Kubar juga mengharapkan adanya bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
“Artinya dari pemprov dan pemerintah pusat gotong royong membantu dengan memberikan bankeu, maka pembangunan akan lebih ringan,” ujarnya.
Sementara sebagai wakil rakyat Daerah Pemilihan (Dapil) Kubar dan Mahakam Ulu (Mahulu), Ekti mengungkapkan, telah seringkali mendorong dan menyampaikan persoalan-persoalan yang saat ini tengah dihadapi masyarakat Kubar.
Hanya saja, dia mengakui, aspirasi tersebut belum dapat menindaklanjutan secara maksimal oleh eksekutif. Sementara sebagai anggota DPRD Kaltim, pihaknya hanya memiliki fungsi legislasi.
“Kadang-kadang pemerintah ini ada aturan yang menyulitkan. Tidak langsung eksekusi. Karena proses anggaran ini ada prosedurnya. Kalau kami di dewan ini tupoksinya hanya legislasi,” sebutnya.
Untuk itu, dia juga mengharapkan, semua jajaran stakeholder Kubar, dari Pemkab hingga DPRD Kubar dapat saling bahu membahu. Untuk terus menjalin hubungan baik serta mendorong dan memperjuangkan bankeu dari Pemprov Kaltim. Agar pembangunan yang lebih maksimal. (*)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Suci Surya Dewi
