Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Sejumlah orang tua siswa SMA Negeri 10 Samarinda menyampaikan keberatan atas pungutan biaya asrama yang dinilai memberatkan. Padahal, sekolah unggulan berasrama itu seharusnya sudah mendapat dukungan pembiayaan dari program Gratispol Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Salah satu orang tua siswa, Arief Rahman, mengatakan dalam rapat dengan pihak sekolah telah disepakati bahwa biaya asrama tidak boleh dibebankan kepada orang tua.
“Kalau tadi dibilang karena anggaran pemerintah kurang, sebenarnya agak berat. Tapi dalam rapat sudah disepakati dalam notulen bahwa biaya itu tidak boleh dibebankan kepada orang tua,” ujarnya.
Ia menambahkan, tindak lanjut atas persoalan itu akan dibahas kembali antara pihak sekolah, Dinas Pendidikan, dan Komisi IV DPRD Kaltim. “Jadi orang tua tidak perlu lagi dibebani pikiran soal biaya itu,” katanya.
Arief menjelaskan, sejak awal pendirian sekolah berasrama tersebut, konsep yang dijanjikan adalah sekolah unggulan tanpa pungutan biaya asrama. Namun, kenyataannya kini justru menimbulkan beban baru bagi orang tua siswa.
Baca Juga
“Kalau kondisi seperti ini terus, kami mungkin akan menarik anak dari asrama karena tidak mampu,” ujarnya.
Menurut Arief, saat awal penerimaan siswa, pihak sekolah telah menyampaikan bahwa seluruh biaya ditanggung pemerintah. Namun, beberapa waktu kemudian muncul kebijakan baru yang mewajibkan pembayaran jutaan rupiah tanpa penjelasan rinci.
“Anak-anak mulai masuk sekitar Agustus, dan saat itu langsung diminta membayar Rp2,6 juta. Bahkan ada yang harus membayar dua bulan sekaligus, total sekitar Rp5,5 juta. Tapi rinciannya tidak pernah dijelaskan secara detail oleh pihak sekolah,” paparnya.
Baca Juga
Selain itu, orang tua juga kembali diminta membayar biaya bulanan sebesar Rp2,75 juta. “Saya sudah bayar dua bulan, ada juga orang tua lain yang sudah tiga bulan, bervariasi,” tambahnya.
Meski tahun ini ada bantuan stimulan sebesar Rp1,56 juta dari Dinas Pendidikan Kaltim, Arief menyebut sisanya tetap harus ditanggung orang tua. Bahkan, rencana pembayaran untuk Januari–Juni 2026 masih tetap diwacanakan sebesar Rp2,6 juta per bulan.
“Harapan kami, kalau nanti anggaran dari gubernur sudah turun, pungutan ini bisa dihapus sepenuhnya. Karena dari awal konsepnya memang gratis,” tegasnya.
Sekolah Pastikan Pembiayaan Asrama Ditanggung Pemerintah
Kepala Asrama SMA Negeri 10 Samarinda, Abdul Rais Tamrin, memastikan pembiayaan asrama kini ditanggung pemerintah melalui beasiswa stimulan dari Dinas Pendidikan sebesar Rp1,56 juta per siswa.
“Jadi tidak lagi dibebankan kepada orang tua siswa,” tegasnya.
Ia menambahkan, ke depan akan ada perubahan anggaran yang lebih jelas, dan seluruh pembiayaan asrama diharapkan dapat ditanggung penuh oleh pemerintah daerah.
Baca Juga
“Perubahan anggaran itu dilakukan tahun ini, tapi pelaksanaannya baru dimulai sekitar Maret atau April tahun depan,” paparnya.
Menurut Rais, sisa biaya di luar beasiswa stimulan akan ditanggung Dinas Pendidikan. Sekolah juga diminta menyesuaikan pengeluaran asrama dengan besaran dana yang tersedia.
Terkait pembayaran air dan listrik, Rais mengakui sebagian masih dibayar mandiri oleh siswa, khususnya di Kampus A.
“Karena tidak semua bisa diambil dari dana BOSDA atau BOSNAS. Penggunaan dana BOS juga harus sesuai aturan melalui sistem ARKAS,” jelasnya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id
