Pegawai DPM-PTSP Bontang menyampaikan keluhan lantaran adanya kebijakan yang dilakukan oleh sekertaris OPD tersebut, yang dirasa merugikan.
Kaltim.akurasi.id, Bontang – Sebanyak 50 pegawai menandatangani petisi mosi tidak percaya terhadap Nurbaenah, Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bontang.
Tak hanya menandatangani petisi mosi tidak percaya, mereka pula mendatangi Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam di rumah jabatannya. Hal itu disampaikan Andi Faizal, saat ditemui usai menjalani Sidang Paripurna, Senin, (27/03/24).
Ia mengatakan, para pegawai menyampaikan keluhan lantaran adanya kebijakan yang dilakukan oleh sekertaris tersebut, yang dirasa merugikan. Seperti mekanisme cuti yang mudah dibatalkan, penugasan perjalanan dinas tak merata, hingga mencampuri urusan pribadi mereka.
“Hari Minggu kemarin mereka datang menyampaikan aspirasi dan keluhan mereka, terkait kebijakan internal mereka yang dirasa merugikan. Artinya ada iklim yang tidak sehat dalam lembaga tersebut, sehingga menimbulkan reaksi kurang respek dari pegawai-pegawai,” ucapnya.
Baca Juga
Pada pertemuan tersebut ia juga mengundang Sekretaris Daerah Kota Bontang Aji Erlynawati untuk mendiskusikan dan mencari jalan keluar atas masalah tersebut. Menurutnya, hal tersebut jangan sampai terlalu berlarut-larut. Karena hal itu dapat berpengaruh terhadap pelayanan Dinas PTSP Kota Bontang.
“Saat pertemuan itu, ibu Sekda Aji Erlynawati berjanji akan melakukan inspeksi melalui tim Inspektorat ke kantor PTSP Bontang untuk mengecek apakah terjadi pelanggaran atau tidak, terutama ini menyangkut masalah keuangan,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan, bahwa tanggung jawab permasalahan ini sebenarnya berada di tangan Kepala PTSP. Andi Faizal mengimbau Sebelum Kepala PTSP memberikan inovasi yang baik kepada masyarakat, utamanya harus menciptakan lingkungan kondusif di wilayah kerjanya .
Baca Juga
“Karena tidak hanya masalah internal, banyak PR yang ada di PTSP yang masih banyak yang harus diperbaiki termasuk pelayanan terkait perizinin yang harus dioptimalkan,” jelasnya
Dikonfirmasi terpisah Kepala DPM-PTSP Muhammad Aspianur menjelaskan, saat ini pihaknya sudah mengumpulkan informasi terkait masalah tersebut. Dengan dibantu tim Inspektorat untuk menyelidiki masalah yang ada di dalam OPD yang dipimpinnya.
“Jadi sebelum ke Andi Faiz (Andi Faizal, Red.) mereka melaporkan ke pak wali. Namun pak wali tidak ingin dengar satu sisi saja, jadi harus dapat informasi dua duanya. Perintah dari pak wali bentuk tim saja biar tahu inti masalahnya. Saat ini pihak Inspektorat sedang berada di kantor kami” kata Aspianur saat dikonfirmasi via telpon selasa (26/03/24).
Selain itu pihaknya juga sedang berupaya melakukan mediasi antara sekertaris dan 50 pegawai PTSP tersebut. Namun ia mesih belum tau kapan waktu nya lantaran masih terkendala banyaknya agenda dan kegiatan yang harus di selesaikan.
“Ini masih kami carikan waktu, karna kami masih fokus pada agenda Pemkot mungkin setelah itu selesai, kami akan mediasikan antara pegawai dan ibu sekretaris,” ujarnya
Aspianur sebut, dirinya juga menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh 50 orang pegawainya tersebut. Pasalnya setelah tiga hari menjabat ia tidak mendengar permasalahan terkait konflik antar pegawai dan sekertaris Dinas PTSP. Bahkan ia baru mengetahui melalui berita yang sedang beredar.
Baca Juga
Menurutnya jika dikomunikasikan lebih cepat ke dirinya akan lebih cepat selesai diinternal saja dan tidak akan berlarut larut.
“Saya baru tahu kalau ada masalah terhadap mereka dari berita di media sosial, saya menyayangkan yang mereka lakukan. Seharusnya mereka bisa komunikasi dahulu ke saya. Agar bisa diselesaikan lebih cepat di internal saja” tuturnya. (*)
Penulis : Dwi Kurniawan Nugroho
Editor: Redaksi Akurasi.id
