Program RLH milik Biro Adkesbang bekerja sama dengan perusahaan melalui dana corporate social responsibility (CSR).
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menargetkan 504 unit rumah layak huni (RLH) yang bisa dibangun pada tahun ini. Untuk membangun ratusan hunian tersebut, dibutuhkan dana sekitar Rp58,42 miliar.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Adbang) Sekretaris Daerah (Setda) Provinsi Kaltim, Irhamsyah, menyebut program ini berbeda dengan program milik Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim.
Lantaran program rumah tidak layak huni (RTLH) milik instansi tersebut dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sementera program RLH milik Biro Adkesbang bekerja sama dengan perusahaan melalui dana corporate social responsibility (CSR).
Ia menjelaskan jika total dana CSR yang saat ini sudah masuk sampai dengan Juli 2024 sebanyak 321 unit dengan nilai Rp36,915 miliar.
“Saat ini kami sudah mengumpulkan dana CSR yang merupakan dana komitmen pada 2024 sebanyak 80 unit dengan ekuivalensi Rp9,2 miliar,” tuturnya saat menghadiri jumpa pers yang diinisiasi Diskominfo Samarinda, Jumat (23/8/2024).
Sejak 2022 hingga kini, pihaknya sudah membangun 310 unit senilai Rp35,65 miliar di 10 kabupaten atau kota. Dan masih ada 198 unit yang belum dilakukan pembangunan RLH dengan nilai Rp22,77 miliar.
Ia menjelaskan pembangunan RLH ini sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Prioritas Tanggung Jawab Sosial Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Provinsi Kaltim.
Lanjutnya, tujuan pembangunan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan serta penghapusan kemiskinan.
“Serta sebagai bentuk kepedulian, tanggung jawab dan penghargaan perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar atas dampak aktivitas perusahaan yang telah dilakukan di daerah,” pungkas dia. (*)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Redaksi Akurasi.id
