Kaltim.akurasi.id, Nusantara – Pembangunan Kawasan Legislatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih berada pada tahap awal. Hingga September 2026, rata-rata progres pembangunan bangunan gedung di kawasan tersebut baru mencapai 14,8 persen.
Sementara itu, pembangunan jalan di Kawasan Legislatif sepanjang 3,7 kilometer telah mencapai 30,4 persen. Khusus Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, progres fisiknya tercatat 14,2 persen.
Perkembangan tersebut menjadi salah satu agenda dalam kunjungan kerja Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin ke IKN, Selasa (22/9/2026).
Sultan bersama sejumlah anggota DPD RI meninjau langsung sejumlah proyek pembangunan di IKN, termasuk kawasan yang dipersiapkan sebagai lokasi lembaga legislatif.
Rombongan diterima Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono beserta jajaran di Kantor Balai Kota Otorita IKN, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara.
“Saya beserta beberapa anggota DPD, ada yang dari Dapil Kalimantan, ada NTB, ada dari Papua. Kita memang melakukan kunjungan secara khusus, kunjungan kerja untuk melihat langsung perkembangan terkini atau progres dari Ibu Kota Negara kita, IKN kita,” ujar Sultan.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan DPD RI meninjau sejumlah proyek strategis di KIPP Nusantara, di antaranya Istana Negara, Istana Wakil Presiden, serta persil pembangunan Gedung DPD yang berada di Kawasan Legislatif.
Sultan mengapresiasi perkembangan pembangunan yang dilihatnya secara langsung. Namun, ia menekankan pentingnya memastikan setiap proyek berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Dan, saya cukup appreciate dan surprise dengan perkembangan yang sangat progresif, sangat masif. Dan kita harap pun tentu, kita harapkan timetable atau scheduling yang sudah dibuat itu memang on time,” katanya.
Menurut Sultan, ketepatan waktu pembangunan IKN berkaitan dengan rencana perpindahan aparatur sipil negara (ASN), kementerian, dan lembaga negara ke Nusantara.
Karena itu, menurut dia, pembangunan fisik perlu berjalan beriringan dengan penjadwalan perpindahan instansi pemerintahan.
“Sehingga nanti penjadwalan para ASN, kementerian, dan lembaga-lembaga lainnya juga itu nanti bisa berjalan sesuai dengan target,” lanjutnya.
OIKN Mengacu Perpres 79/2025
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan kunjungan Ketua DPD RI dan para senator menjadi kesempatan bagi Otorita IKN untuk menyampaikan perkembangan pembangunan Nusantara.
Ia menyebut pembangunan IKN saat ini dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025.
Menurut Basuki, kunjungan lembaga tinggi negara juga menjadi bagian dari dukungan kelembagaan terhadap keberlanjutan pembangunan Nusantara.
“Selamat datang kepada Bapak Ketua DPD RI beserta para senator dan rombongan. Sangat membahagiakan kami, khususnya dengan kedatangan lembaga tinggi negara,” ujar Basuki.
Kunjungan tersebut turut diikuti Anggota DPD RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur Yulianus Henock Sumual, Anggota DPD RI dari Papua Henock Puraro, serta Anggota DPD RI dari Nusa Tenggara Barat Mirah Midadan Fahmid.
Otorita IKN berharap dukungan kelembagaan terhadap pembangunan Nusantara terus menguat seiring penyiapan kawasan tersebut sebagai pusat pemerintahan.
Salah satu pekerjaan yang masih harus dikejar adalah pembangunan Kawasan Legislatif. Dengan progres bangunan gedung rata-rata 14,8 persen dan Gedung DPD 14,2 persen, kawasan tersebut masih membutuhkan tahapan konstruksi sebelum dapat digunakan untuk mendukung aktivitas lembaga negara di Nusantara. (*)
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Redaksi Akurasi.id
