Kaltim.akurasi.id, Penajam – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik dan tidak menghindari awak media saat dimintai keterangan terkait program pemerintah.
Arahan tersebut disampaikan Mudyat saat memimpin rapat Harmonisasi Kebijakan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 di Kantor Bupati PPU, Senin (29/6/2026).
Menurut Mudyat, setiap kepala OPD harus menguasai substansi program yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga mampu memberikan penjelasan yang benar kepada masyarakat melalui media.
“Kalau itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita, kuasai materinya. Jangan menghindari media. Berikan penjelasan yang benar karena informasi yang tidak disampaikan dengan baik akan memunculkan opini yang sulit diluruskan,” kata Mudyat.
Selain menyoroti keterbukaan informasi, Mudyat juga meminta OPD meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan program pemerintah. Ia menilai, setiap perangkat daerah tidak boleh bekerja secara terpisah, terutama dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat.
“Kita harus memastikan seluruh program saling terhubung. Jangan sampai satu keluarga menerima banyak bantuan sementara masyarakat lain yang membutuhkan justru terlewat,” ujarnya.
Mudyat mengatakan, pembahasan program pemerintah ke depan akan dilakukan secara tematik dengan hanya melibatkan OPD yang berkaitan dengan isu yang dibahas, agar proses pengambilan keputusan lebih efektif.
“Jangan semua hadir dalam setiap rapat. Kita akan bahas secara tematik agar lebih fokus, lebih efektif, dan menghasilkan solusi yang benar-benar bisa dijalankan,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan seluruh OPD agar memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) pada enam urusan wajib pemerintahan dan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui kerja yang terukur, kolaboratif, serta akuntabel. (*)
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Devi Nila Sari
