Kaltim.akurasi.id, Penajam Paser Utara – Keluhan pedagang dan pengunjung terkait dugaan pungutan ganda parkir di kawasan Pasar Nenang kembali mencuat. Kepala UPT Pasar Nenang, Yusriadi, mengakui persoalan tersebut pernah terjadi dan berkaitan dengan tidak berfungsinya portal parkir yang seharusnya menjadi instrumen pengawasan retribusi.
Menurut Yusriadi, portal parkir yang dibangun untuk mendukung sistem pengelolaan parkir dan meminimalkan kebocoran pendapatan daerah mengalami kerusakan hanya beberapa bulan setelah dioperasikan.
“Memang itu terjadi. Harusnya portal parkir digunakan, tetapi setelah pengadaan, sekitar tiga bulan kemudian sudah rusak,” kata Yusriadi saat ditemui di kantornya, Kamis (11/6/2026).
Ia menjelaskan, persoalan mulai mencuat pada 2023 ketika pengelolaan parkir masih melibatkan pihak ketiga yang bekerja sama dengan Dinas Perhubungan. Setelah terbit Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, pengelolaan retribusi parkir beralih menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Dalam masa transisi tersebut, muncul persoalan terkait tenaga juru parkir. Dari sekitar 14 juru parkir yang sebelumnya bertugas, hanya dua orang yang sempat diakomodasi pada tahap awal pengelolaan baru.
“Yang diangkat waktu itu hanya dua orang dari 14 juru parkir yang ada. Akhirnya muncul masalah karena petugas yang direkrut merupakan orang-orang baru yang belum memahami pengelolaan parkir. Mereka hanya memungut retribusi, tetapi tidak mengatur parkir,” ujarnya.
Kondisi itu memicu keluhan dari pedagang dan pengunjung yang merasa harus membayar lebih dari sekali saat memasuki kawasan pasar. Persoalan tersebut bahkan sempat dimediasi oleh pemerintah daerah pada 2025.
“Pedagang sudah ramai mengeluh karena bayar dua kali. Dampaknya pasar menjadi semakin sepi karena orang malas datang ke pasar,” katanya.
Portal Tak Berfungsi Sejak Lama
Yusriadi menilai akar persoalan terletak pada tidak berfungsinya portal parkir yang semestinya menjadi sistem pengendali retribusi. Setelah rusak, pengelolaan kembali mengandalkan karcis yang dibagikan petugas di lapangan.
Menurutnya, perbaikan sistem menjadi langkah penting untuk menutup potensi kebocoran pendapatan sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau mau mengurangi kebocoran, seharusnya portal parkir itu yang dibenahi dan diaktifkan kembali. Sistem parkirnya juga harus diperbaiki,” tegasnya.
Hingga pertengahan 2026, portal parkir tersebut disebut belum berfungsi secara normal.
“Sampai sekarang portal parkir tidak pernah berfungsi dengan baik. Bahkan bisa dibilang tidak berfungsi sama sekali,” ujarnya.
Akibat kondisi tersebut, dampaknya tidak hanya dirasakan pengunjung, tetapi juga aktivitas perdagangan di Pasar Nenang. Menurut Yusriadi, sebagian masyarakat kini lebih memilih berbelanja di pasar dadakan atau lapak yang bermunculan di pinggir jalan.
“Efeknya terhadap kami sebagai pengelola pasar cukup terasa. Pendapatan retribusi pasar berkurang karena orang memilih berbelanja di luar pasar,” katanya.
Karena itu, ia berharap Dinas Perhubungan selaku pengelola parkir dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang berjalan saat ini. Koordinasi antarinstansi dinilai diperlukan agar persoalan yang telah berlangsung selama beberapa tahun tersebut dapat segera diselesaikan.
“Kami hanya bisa memberikan masukan. Pengelolaan parkir ada di Dinas Perhubungan. Harapan kami sistemnya diperbaiki sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dan potensi pendapatan daerah juga tidak bocor,” pungkasnya. (*)
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Redaksi Akurasi.id
