Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Setelah berbulan-bulan gelap akibat pencurian kabel penerangan, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda akhirnya mengalokasikan anggaran sebesar Rp900 juta untuk merevitalisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jembatan Mahkota II atau Jembatan Achmad Amins.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, Hotmarulitua Manalu, mengatakan proses pencairan anggaran kini tinggal menunggu terbitnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan. Setelah dokumen tersebut diterbitkan, proyek akan segera memasuki tahap lelang.
“Anggarannya sekitar Rp900 juta dan dipastikan sudah dialokasikan pada tahun ini,” ujar Manalu.
Ia menegaskan, seluruh anggaran tersebut difokuskan untuk mengembalikan fungsi lampu penerangan jalan yang terpasang di sepanjang jembatan, bukan untuk pembangunan lampu dekoratif atau tematik.
“Rp900 juta itu murni untuk revitalisasi lampu PJU di tiang-tiang penerangan, bukan untuk lampu tematik jembatan,” jelasnya.
Dari sisi teknis, Dishub Samarinda telah menyiapkan skema pemasangan instalasi baru. Lampu penerangan akan dipasang menggunakan tiang penyangga independen yang terpisah dari struktur utama jembatan.
Menurut Manalu, langkah tersebut dipilih agar pekerjaan kelistrikan tidak memengaruhi konstruksi maupun kekuatan struktur Jembatan Mahkota II yang menjadi salah satu jalur utama penghubung di Kota Samarinda.
Dengan konsep tersebut, Dishub berharap proses revitalisasi dapat berjalan lebih aman sekaligus memudahkan perawatan di masa mendatang.
Pemkot Samarinda menargetkan kualitas penerangan di Jembatan Mahkota II dapat kembali normal setelah proyek selesai dikerjakan. Kehadiran lampu penerangan diharapkan mampu meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat, baik pengendara roda dua, roda empat, maupun pejalan kaki yang melintasi jembatan tersebut.
Manalu mengakui, perbaikan penerangan menjadi prioritas karena keluhan masyarakat terus berdatangan sejak lampu di jembatan itu padam akibat pencurian kabel.
“Keluhan masyarakat memang terus masuk. Karena itu, kami berharap proses ini bisa segera berjalan setelah DPA Perubahan terbit,” katanya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id
