Andi Harun Sentil Gubernur Absen Debat BPJS, Kadinkes Kaltim: Saya Saja Cukup

Ketidakhadiran gubernur dalam forum publik soal redistribusi BPJS memicu sindiran, sementara Kadinkes menilai pembahasan teknis cukup diwakili dirinya.
Fajri
By
1.9k Views

Kaltim.akurasi.id, Samarinda Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyentil ketidakhadiran Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, dalam debat terbuka terkait kebijakan redistribusi BPJS yang diinisiasi KNPI.

Dalam forum tersebut, Andi Harun menegaskan dirinya tidak ingin menjadikan kepala daerah lain sebagai “samsak” atau pihak yang harus menanggung hujatan publik atas kebijakan yang diambil.

Sementara itu, posisi Gubernur Kaltim dalam forum tersebut diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin.

Menanggapi absennya gubernur, Jaya menilai kehadirannya sudah cukup untuk mewakili pembahasan dalam forum tersebut, terutama terkait aspek teknis anggaran.

“Ini saja sudah cukup, karena kita bicara soal teknis anggaran. Kalau kebijakan, itu bisa dibicarakan langsung antara kepala daerah,” ujarnya usai diskusi di Samarinda, Selasa (14/4/2026).

Ia menambahkan, isu yang berkembang di masyarakat saat ini bukan pada aspek dasar hukum, melainkan dampak kebijakan terhadap peserta yang masuk dalam skema redistribusi.

Jaya memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses layanan kesehatan, termasuk bagi peserta yang terdampak kebijakan redistribusi.

Ia menyebut, sekitar 101 ribu peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang sempat dinonaktifkan oleh pemerintah pusat sejak Februari 2026, kini telah terakomodasi dalam program Gratispol.

“Di daerah lain bahkan ada pasien cuci darah yang dihentikan. Di Kaltim tidak seperti itu,” tegasnya.

Menurutnya, peserta yang masuk dalam daftar redistribusi tetap dapat memperoleh layanan kesehatan gratis selama memenuhi syarat dalam program Gratispol yang berbasis skema BPJS.

“Gratispol ini menggunakan skema BPJS. Masyarakat yang BPJS-nya tidak aktif bisa diaktifkan kembali dan ditanggung oleh pemerintah provinsi,” jelasnya.

Selain itu, warga ber-KTP Kaltim yang belum memiliki BPJS juga dapat mendaftar untuk mendapatkan jaminan layanan kesehatan melalui program tersebut.

“Yang belum punya BPJS tapi ber-KTP Kaltim juga bisa mendaftar,” jelasnya. (*)

Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Redaksi Akurasi.id

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Menu Vertikal
Menu Sederhana