Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Ruang fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang semakin terbatas membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan program prioritas pada 2027. Dengan proyeksi anggaran sekitar Rp12,1 triliun, Pemprov Kaltim memastikan program unggulan, termasuk Gratispol, tetap menjadi prioritas.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Muhaimin, mengatakan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 masih berlangsung. Saat ini, pembahasan mengarah pada tahap kesepakatan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Karena anggarannya Rp12,1 triliun, tentu program-program yang sudah berjalan tetap dilanjutkan, termasuk Gratispol,” kata Muhaimin.
Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus mengubah pola penentuan prioritas pembangunan. Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Pemprov Kaltim menetapkan sejumlah sektor utama yang menjadi fokus, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Efisiensi anggaran, lanjut Muhaimin, akan diarahkan terutama pada belanja yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan prioritas pembangunan. Di antaranya perjalanan dinas dan kegiatan seremonial.
“Dengan anggaran yang terbatas, fokus kita kepada hal-hal itu dengan mengurangi belanja-belanja yang kurang mendukung, seperti perjalanan dinas, seremonial dan sebagainya. Tetapi belanja yang mandatori, pendidikan dan kesehatan, tetap dilaksanakan,” ujarnya.
Gratispol Tetap Dibiayai
Meski ruang fiskal terbatas, Muhaimin memastikan program Gratispol tetap memiliki dukungan anggaran. Pemerintah akan menyesuaikan alokasi berdasarkan jumlah masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat.
“Insyaallah semuanya masih ter-cover. Sekarang kita sesuaikan dengan jumlah kebutuhan yang masih bisa mendapatkan program itu,” jelasnya.
Ia mengatakan, kondisi keuangan daerah juga mempertimbangkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada penganggaran 2026. Komponen tersebut menjadi salah satu faktor dalam menghitung kebutuhan dan kemampuan pembiayaan daerah.
Selain Gratispol, program beasiswa pendidikan juga dipastikan tetap berjalan. Muhaimin menyebut alokasi untuk program tersebut masih disesuaikan dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
“Untuk beasiswa pendidikan tetap semuanya masih sesuai,” tegasnya.
Sementara itu, kegiatan yang tidak masuk dalam kategori prioritas akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pemprov Kaltim akan melihat ruang fiskal yang tersedia sebelum menentukan besaran pelaksanaan setiap program.
“Kalau masih mampu, tentu kegiatan-kegiatan itu kita lihat lagi. Tetap ada pelaksanaan, tetapi disesuaikan dengan kemampuan anggaran,” jelasnya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id
