Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kelebihan pembayaran dalam pelaksanaan Program Gratispol Pemprov Kalimantan Timur dinilai harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh. Selain persoalan administrasi dan keuangan, DPRD Kaltim juga menyoroti keluhan masyarakat terkait sulitnya mengakses sistem pendaftaran program tersebut.
Anggota DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, mengatakan temuan BPK tidak boleh dianggap sepele meski laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Soal kelebihan bayar ini harus menjadi perhatian kita bersama. Meski laporan keuangan meraih predikat WTP, tetap harus ada evaluasi bagi teman-teman di Pemprov Kaltim,” ujarnya saat diwawancarai di Gedung DPRD Kaltim, Samarinda, beberapa hari lalu.
Menurut Nurhadi, persoalan Program Gratispol tidak hanya berkaitan dengan temuan keuangan. Ia mengaku banyak menerima keluhan dari masyarakat, terutama calon penerima manfaat yang kesulitan mengakses tautan pendaftaran program.
Keluhan tersebut, kata dia, bahkan turut dialaminya secara langsung ketika mencoba membuka tautan pendaftaran yang disediakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kaltim selaku pihak yang menangani program tersebut.
“Keluhan yang paling banyak saya terima adalah link pendaftarannya sulit diakses. Bahkan saya sendiri pernah mencoba membuka link tersebut dan tidak bisa,” katanya.
Akibat kendala itu, Nurhadi mengaku kerap menjelaskan kepada masyarakat bahwa sistem pendaftaran sedang mengalami perbaikan atau pemeliharaan. Namun menurutnya, penjelasan tersebut tidak cukup untuk menjawab persoalan yang dihadapi calon penerima manfaat.
Ia menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Gratispol agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat secara merata.
“Kalau masyarakat kesulitan mengakses pendaftaran, tentu tujuan program ini menjadi tidak optimal. Karena itu perlu ada perbaikan, baik dari sisi sistem maupun pelaksanaannya,” tegasnya.
Nurhadi juga mengakui bahwa hingga saat ini akses terhadap Program Gratispol, khususnya untuk calon mahasiswa, belum sepenuhnya merata.
“Jadi kalau ada yang mengatakan Program Gratispol untuk calon mahasiswa belum merata, saya rasa memang begitu. Karena saya sendiri mengalami kesulitan saat mencoba mengakses sistem pendaftarannya,” jelasnya. (*)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Redaksi Akurasi.id
