Rangkap Jabatan Legislator di Kaltim: Sah di Aturan, Masalah di Etika

Fajri
By
3.1K Views

Polemik rangkap jabatan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya kembali disorot. BK DPRD menilai tak ada pelanggaran hukum, namun publik khawatir soal etika dan konflik kepentingan.

Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Polemik rangkap jabatan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra, yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Mira Mulya Abadi Medical, terus menuai sorotan publik. Setelah akademisi hukum Universitas Mulawarman mengingatkan potensi konflik kepentingan, kini giliran Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim, Subandi, angkat bicara.

Subandi menegaskan, dari sisi aturan hukum, tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Andi Satya. Namun, ia mengakui bahwa persoalan rangkap jabatan ini tetap membutuhkan penjelasan lebih detail agar tidak menimbulkan salah tafsir di masyarakat.

“Kami akan meminta klarifikasi langsung kepada yang bersangkutan untuk mencegah berkembangnya persepsi berbeda di publik. Saya juga akan memastikan jabatan tersebut tidak melibatkan aliran dana dari APBN maupun APBD, sehingga tidak menyalahi aturan,” jelas Subandi.

Menurutnya, Undang-Undang MD3 telah mengatur secara jelas larangan rangkap jabatan bagi anggota legislatif. Beberapa larangan tersebut, antara lain, menduduki posisi komisaris di BUMN atau BUMD, berpraktik sebagai pengacara atau notaris, serta menempati jabatan struktural di lembaga pendidikan. Selain itu, anggota DPR/DPRD juga dilarang memiliki jabatan di lembaga yang mendapat pembiayaan dari APBN maupun APBD.

“Kalau rumah sakit swasta yang modalnya murni tanpa ada dana pemerintah, secara aturan memang tidak ada larangan,” ujarnya.

Meski secara legalitas tidak bermasalah, Subandi menilai aspek etika tetap penting diperhatikan. Ia menyebut, yang dikhawatirkan publik bukan sekadar soal aturan, tetapi potensi konflik kepentingan yang bisa muncul.

“Persoalannya lebih pada kekhawatiran publik, apakah jabatan rangkap itu bisa menjaga netralitas dan tidak menimbulkan konflik kepentingan,” katanya.

Ia menambahkan, sepanjang seorang legislator mampu memposisikan diri secara proporsional dan tidak menggunakan kewenangan dewan untuk menguntungkan pihak tertentu, maka tidak ada masalah dari sisi hukum positif.

“Kalau nanti terbukti ada kebijakan yang menguntungkan rumah sakit tempat ia bernaung, barulah itu bisa dijadikan persoalan. Jadi masalah utama bukan pada larangan hukum, melainkan potensi politik kepentingan,” tandasnya. (*)

Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Menu Vertikal
Menu Sederhana