Kaltim.akurasi.id, Samarinda — Polemik renovasi rumah jabatan (rujab) Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp25 miliar kini mendapat perhatian pemerintah pusat. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI disebut telah menurunkan tim untuk melakukan pengawasan terhadap proyek tersebut.
Langkah ini diambil setelah isu renovasi ramai diperbincangkan di ruang publik, termasuk media sosial.
Padahal sebelumnya, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyatakan bahwa proses penganggaran dan pelaksanaan renovasi telah sesuai prosedur serta mendapat persetujuan Kemendagri.
Namun, di tengah sorotan publik yang semakin meluas, Kemendagri tetap melakukan pemantauan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan.
Inspektur Daerah Inspektorat Kaltim, Irfan Prananta, membenarkan bahwa kasus ini telah menjadi perhatian nasional dan kini berada dalam pengawasan langsung pemerintah pusat.
“Untuk ini diawasi langsung dari Kemendagri, bukan inspektorat. Beritanya sudah ke mana-mana, masuk media sosial, dan menjadi perhatian nasional,” ujarnya saat diwawancarai, Senin (13/4/2026).
Meski demikian, Irfan mengaku belum mengetahui secara rinci lokasi maupun teknis pemeriksaan yang akan dilakukan oleh tim dari Kemendagri.
Di sisi lain, proses audit terhadap belanja Pemerintah Provinsi Kaltim tahun anggaran 2025 juga tengah berlangsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Pemeriksaan ini dilakukan setelah penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pada akhir Maret 2026.
Artinya, belanja renovasi rumah jabatan dan fasilitas pendukung turut masuk dalam objek pemeriksaan tersebut.
“Hasil pemeriksaan BPK kemungkinan keluar akhir April. Kalau ada pengadaan yang tidak sesuai, tentu akan berpengaruh terhadap opini,” jelasnya.
Irfan menambahkan, Kemendagri nantinya akan menelusuri seluruh proses secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan hingga penganggaran dalam APBD.
“Nanti dicek dari awal, mulai perencanaan sampai bagaimana anggaran itu bisa masuk ke dalam APBD. Kalau semua prosedur terpenuhi, tinggal dilihat apakah belanjanya tepat atau tidak,” tambahnya.
Ia juga menilai, besarnya perhatian publik terhadap kasus ini tidak lepas dari akumulasi nilai anggaran yang tersebar di sejumlah titik, bukan hanya pada rumah jabatan gubernur.
“Yang dilihat masyarakat itu akumulasi nilainya. Bukan hanya rujab gubernur, tapi juga rujab wakil gubernur dan beberapa gedung lain di kompleks kantor gubernur,” pungkasnya. (*)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Redaksi Akurasi.id
