Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kalimantan Timur menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kalimantan Timur, Selasa (21/4/2026).
Aksi mulai berlangsung sekitar pukul 11.00 Wita, dengan massa menyuarakan sejumlah tuntutan terkait dugaan pemborosan anggaran dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Kalimantan Timur.
Dalam aksinya, massa membawa tiga tuntutan utama. Pertama, mereka mendesak dilakukannya audit total terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya terkait penggunaan anggaran di masa efisiensi. Massa menyoroti proyek renovasi rumah dinas, ruang kerja, serta pengadaan fasilitas yang disebut-sebut mencapai nilai Rp25 miliar.
Kedua, massa menuntut penghentian praktik KKN yang dinilai masih marak dan sarat kepentingan di Kalimantan Timur.
Ketiga, mereka mendesak DPRD Kaltim untuk segera bersikap tegas dan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Massa menilai DPRD tidak boleh bersikap pasif dan harus benar-benar menjadi representasi rakyat, bukan perpanjangan tangan kekuasaan.
Sekitar pukul 12.15 Wita, Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel menemui massa aksi di depan gedung DPRD. Dalam pertemuan tersebut, ia menyatakan kesediaannya untuk menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan.
“Kami bersama Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2 dan 3 beserta tujuh ketua fraksi akan tanda tangan,” ujarnya di hadapan massa, merespons desakan penandatanganan pakta integritas.
Pernyataan tersebut disambut sorak massa yang berharap komitmen tersebut tidak berhenti pada simbolik semata, melainkan diwujudkan dalam langkah konkret pengawasan dan kebijakan ke depan.
Hingga berita ini diturunkan, massa aksi bergeser ke Kantor Gubernur Kaltim dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan relatif tertib. (*)
Penulis: Redaksi Akurasi.id
