Ekti Imanuel Jelaskan Alasan Penundaan Paripurna KUA-PPAS APBD Kaltim 2027

Rencana DPRD dan Pemprov Kaltim mengesahkan APBD 2027 kembali harus ditunda di tengah tenggat waktu yang kian sempit. Sebab, APBD 2027 mesti harus disahkan sebelum akhir November ini.
kaltim_akurasi
3.3K Views

Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Penundaan rapat paripurna persetujuan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kalimantan Timur (Kaltim) 2027 disebut bukan sebagai alasan DPRD tidak menjalankan proses pembahasan anggaran.

Namun, perubahan jadwal ini terjadi karena penyesuaian agenda rapat dan sinkronisasi waktu antara DPRD dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menjelaskan penjadwalan ulang paripurna perlu dilihat dari kondisi agenda kedua lembaga.

“Kalau dari DPRD, kami sudah menyusun jadwal melalui Badan Musyawarah (Banmus), tetapi dalam pelaksanaannya terdapat permohonan perubahan waktu dari pihak pemerintah provinsi,” ujarnya saat diwawancarai awak media di Samarinda, Rabu (18/11/2026).

Penjelasan itu disampaikan Ekti menanggapi kekhawatiran Anggota DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, yang menilai penundaan berulang dapat mengancam ketepatan waktu pengesahan APBD 2027 dan berpotensi menimbulkan anggapan DPRD menghambat proses tersebut.

Menurut Ekti, penundaan agenda yang dijadwalkan pada Rabu (18/11/2026) pukul 14.00 Wita hari ini juga dipengaruhi padatnya agenda lembaga tersebut.

Di mana pada pagi harinya, mereka juga melakukan rapat paripurna (rapur) ke-35 untuk penyampaian hasil laporan panitia khusus (pansus). Namun, agenda yang semula dijadwalkan pukul 09.00 Wita ini, baru dimulai sekitar pukul 11.00 Wita.

Kemudian, ditambah lagi dengan pembahasan laporan yang berlangsung cukup lama. Dengan begitu, kata dia, waktu tersebut berdekatan dengan agenda persiapan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Karena agenda rapat cukup padat dan waktunya berdekatan dengan persiapan bersama TAPD, paripurna akhirnya digeser ke hari berikutnya,” jelas Ekti.

Ia menambahkan, meskipun pada Kamis (19/11/2026) merupakan jadwal untuk legislator kembali ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing untuk melakukan serap aspirasi. Namun, agenda tersebut masih dapat dilakukan pada pagi harinya.

Meski demikian, Ekti mengakui perubahan jadwal yang berulang membuat pengaturan agenda DPRD menjadi lebih sulit. Sebab, setiap kegiatan telah disusun melalui Banmus sehingga penyesuaian membutuhkan koordinasi dengan pihak terkait.

Oleh karena itu, ia berharap Pemprov Kaltim dapat lebih menyesuaikan jadwal dengan agenda yang telah ditetapkan DPRD. Sinkronisasi diperlukan agar proses persetujuan KUA-PPAS hingga tahapan pengesahan APBD tidak terganggu oleh perubahan waktu yang berulang.

“Jangan sampai muncul anggapan DPRD tidak berproses dengan baik, karena kami bekerja berdasarkan jadwal Banmus yang sudah ditetapkan,” tegasnya. (adv/dprdkaltim/ys)

Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Dirhanuddin

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Menu Vertikal
Menu Sederhana