Pemprov Kaltim alokasikan dana suntikan Rp50 miliar untuk BUMD di 2025. Dari delapan BUMD yang dimiliki Kaltim, ada tiga yang memerlukan penanganan khusus.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) berencana mengalokasikan dana suntikan sebesar Rp50 miliar untuk beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Salah satu perusahaan yang akan menerima suntikan dana tersebut adalah PT Ketenagalistrikan.
Kepala Bagian (Kabag) BUMD dan BLUD Provinsi Kaltim, Taufik, menjelaskan bahwa dari delapan BUMD yang dimiliki Kaltim, ada tiga yang memerlukan penanganan khusus. Ketiga perusahaan ini menghadapi masalah fiskal yang kurang baik, termasuk operasional yang tidak optimal dan keterlambatan pembayaran gaji karyawan.
“BUMD seharusnya bisa mengelola modal yang disertakan oleh pemprov dengan baik. Namun, dalam praktiknya, modal tersebut seringkali tidak dimanfaatkan secara produktif,” ujar Taufik saat ditemui awak media setelah menghadiri acara silaturahmi dengan media pada Kamis (19/12/2024).
Salah satu contoh adalah PT Ketenagalistrikan, yang saat ini membutuhkan tambahan modal untuk memperbaiki kondisi operasionalnya. Pemprov Kaltim berharap suntikan modal ini akan membantu perusahaan tersebut kembali beroperasi dengan baik.
Namun, Taufik juga menegaskan bahwa tidak semua BUMD akan menerima tambahan modal. Salah satu yang tidak akan mendapatkan suntikan dana adalah PT Agro Kaltim Utama. Perusahaan yang semula memiliki prospek baik di sektor penjualan pupuk dan kelapa sawit ini, kini menghadapi masalah pengelolaan modal yang buruk, serta penggunaan dana untuk hal-hal yang tidak produktif, sehingga tidak lagi beroperasi.
“Bahkan jajaran direksi PT Agro Kaltim Utama saat ini sedang menghadapi persoalan hukum,” tambah Taufik.
Untuk memastikan pengelolaan BUMD tetap terpantau, Pemprov Kaltim secara rutin menggelar rapat evaluasi dan monitoring setiap tiga bulan. Forum ini bertujuan untuk mengevaluasi laporan keuangan, neraca, serta kondisi operasional masing-masing BUMD.
“Dari evaluasi ini, kita bisa melihat mana perusahaan yang sehat dan berjalan sesuai jalurnya, serta mana yang perlu diberi perhatian lebih atau tidak layak untuk dilanjutkan,” tutup Taufik. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id
