Turun ke Jalan, Aliansi Masyarakat Penyelamat Demokrasi Balikpapan Tolak Revisi UU Pilkada

Aliansi Masyarakat Penyelamat Demokrasi, menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Balikpapan. Aksi itu dilakukan untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi

Kaltim.akurasi.id, Balikpapan – Ratusan masyarakat Balikpapan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Penyelamat Demokrasi, menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman, pada Jumat (23/8/2024).

Aksi itu dilakukan, untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII 2024. Dalam putusan tersebut, Partai politik atau gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Provinsi dapat mendaftarkan calon kepala daerah.

Kendati DPR RI Sudah membatalkan Revisi UUD Pilkada, Koordinator Lapangan (Korlap) Hendrikus, mengaku khawatir jika keputusan itu bisa dilakukan secara tiba-tiba.

“Nah karena itu kami melakukan gerakan sekarang. Karena yang ditakutkan ada gerakan tiba-tiba kedepannya,” jelasnya pada awak media.

Selain itu, dirinya menyampaikan bahwa poin yang disoroti pada putusan MK nomor 60 dan 70. Yang dimana nomor 60 itu berkaitan dengan ambang batas pasangan calon kepala daerah, sedangkan nomor 70 terkait dengan usia minimal untuk calon kepala daerah.

Pihaknya akan tetap melakukan aksi demonstrasi didepan gedung DPRD Kota Balikpapan sampai poin dari tuntutan nya diakomodir oleh ketua DPRD.

“Sampai kami ketemu dengan ketua DPRD Kota Balikpapan untuk menyikapi, dan menolak apa saja tuntutan yang kami berika, sehingga bisa di sampaikan kepada DPR RI,” imbuhnya. (*)