Senin , Juli 22 2024
Angkasa Kritisi AMDAL Pembangunan Terowongan Samarinda
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Angkasa Jaya Djoerani saat ditemui awak media. (Dhion/Akurasi.id)

Belum Punya AMDAL, DPRD Samarinda Kritisi Proses Pembangunan Terowongan


Loading

Dewan menyayangkan belum terpenuhinya AMDAL dalam proses pembangunan terowongan Samarinda. AMDAL terowongan Samarinda diurus sembari proses pembangunan dilakukan.

Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Proyek pembangunan terowongan di Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, menuai sorotan dari Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani. Sebab, proyek pertisius Wali Kota Samarinda itu disebut belum memiliki analisis dampak lingkungan (AMDAL).

Ia menjelaskan, setiap pembangunan daerah pasti membutuhkan AMDAL. Hal itu tidak perlu menunggu persetujuan dari wali kota ataupun kepala daerah karena meraka bagian dari eksekutor.

“Kenapa harus menunggu wali kota, yang namanya AMDAL itu persyaratan. Mulai dari AMDAL lalu lintas (lalin), AMDAL lingkungan, itu semua persyaratan,” tegasnya.

Jasa SMK3 dan ISO

“Jadi kalau ada kepala dinas yang mengatakan tunggu persetujuan wali kota terkait AMDAL, menurut saya itu terlalu naif,” tambahnya.

Menurutnya, setiap perencanaan pembangunan setelah dieksekusi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda akan menjadi milik masyarakat. Maka dari itu, perlu keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan karena semua pembangunan untuk masyarakat.

Dewan Menyayangkan Pemkot Samarinda Tidak Terbuka

Kalaupun ada kendala dalam proses pengerjaan tinggal disampaikan. Ia menyayangkan hal itu, karena pembangunan terowongan ini menggunakan anggaran pembangunaan belanja daerah (APBD).

“Apa yang perlu disembunyikan. Karena kan uang rakyat yang kita gunakan, yang harus kita pertanggungjawabkan. Apa yang perlu ditutup-tutupi,” imbuhnya.

Ia juga mengungkapkan, terkait keterlambatan pembangunan terowongan. Dari awal perencanaan sebenarnya disampaikan akan selesai pada November 2024 untuk penembusan. Namun, yang menjadi asumsi waktu itu, kalau sudah tembus berarti sudah bisa digunakan masyarakat.

“Itu dulu, saya tidak tahu apakah saya dengan teman-teman yang tidak paham dengan bahasa itu. Atau memang ada sesuatu hal yang memang dirubah asumsinya,” katanya.

Baca Juga  BPJS Ketenagakerjaan Bontang Gelar ESS Award, 20 Perusahaan Raih Penghargaan

Padahal, anggaran yang digelontorkan untuk proyek tersebut mencapai Rp390 miliar. Itu hanya untuk penembusan. Belum lagi jika dalam proses pembangunannya terjadi kendala.

“Tapi tiba-tiba sekarang kok begini. Mungkin memang harus dua kali periode pemerintah baru bisa dinikmati,” tutupnya. (Adv/dprdsamarinda)

Penulis: Dhion
Editor: Devi Nila Sari

Print Friendly, PDF & Email

cek juga!

Disdikbud Samarinda Minta Sekolah Tak Wajibkan Orang Tua Beli Buku Paket

Disdikbud Samarinda Minta Sekolah Tak Wajibkan Orang Tua Beli Buku Paket

Disdikbud Samarinda Minta Sekolah Tidak Wajibkan Orang Tua Beli Buku Paket. Kemudian Menyerahkan Hal Tersebut …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page