BKPSDM Bontang kembali melakukan verifikasi dan validasi terhadap sejumlah disparitas data pegawai Pemkot Bontang yang masih memerlukan perbaikan.
Kaltim.akurasi.id, Bontang – Terdapat 707 disparitas data pegawai lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang dalam Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN). Kini sedang ditangani serius jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bontang.
Penanganan dengan personil admin data pegawai seluruh perangkat daerah ini teranyar dilaksanakan pada Rabu (21/2/2024) lalu. Bertempat di Ruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bontang, BKPSDM kembali mengumpulkan 12 admin data pegawai yang berasal dari 10 perangkat daerah.
Kegiatan ini dipimpin Kepala Bidang Penilaian Kinerja, Penghargaan, Dokumentasi Informasi dan Fasilitasi Profesi ASN (PKP DIFPASN) BKPSDM Bontang Arif Supriyadi. Serta difasilitasi 2 orang pranata komputer BKPSDM yang bertindak selaku mentor pelaksanaan verifikasi disparitas data.
Arif mengatakan kegiatan ini bertujuan melakukan verifikasi dan validasi terhadap sejumlah disparitas data pegawai Pemkot Bontang yang masih memerlukan perbaikan. Selain itu agar layanan kepegawaian yang diterima ASN tidak mengalami hambatan ke depan.
“Maka stakeholder terkait beberapa minggu belakangan kerap bertemu. Dalam rangka kegiatan verifikasi disparitas data,” ucapnya kepada media ini, Kamis (22/2/2024)
Sedikit berbeda dengan kegiatan verifikasi sebelumnya, kali ini menyasar perbaikan Unit Organisasi (UNOR) perangkat daerah sasaran. Serta melakukan pembaharuan Data Penilaian Kinerja (SKP) 2022. Dalam arahan membuka pelaksanaan kegiatan, Arif juga menyebut bahwa penyelesaian disparitas data pada cluster permasalahan UNOR non aktif relatif sangat mudah diselesaikan.
“Cukup lakukan peremajaan pada menu riwayat jabatan. Lalu ajukan usulan persetujuannya ke Super Admin BKPSDM,” pesannya pada admin data yang hadir.
Baca Juga
Adapun untuk penanganan cluster permasalahan Data Penilaian Kinerja tahun 2022 yang belum mutakhir, Pranata Komputer Ahli Muda BKPSDM Rachmawati meminta setiap admin data perangkat daerah mengisi tabel Rekonsiliasi Data SKP tahun 2022. Dimana template telah disediakan BKPSDM.
Tidak ketinggalan, Pranata Komputer Terampil BKPSDM M Fahmi Yahya juga mempresentasikan kolom demi kolom template Rekonsiliasi Data SKP pada admin data yang hadir.
“Ini juga mudah ya. Rekan-rekan cukup mengisi tabel rekon ini. Saya selaku Super Admin SIASN akan upload tabel tersebut ke dalam menu rekonsiliasi,” terang Fahmi.
Di lokasi yang sama, Kepala BKPSDM Bontang Sudi Priyanto mengungkapkan bahwa BKPSDM sedang serius memperbaharui kesesuaian pada SIASN dari disparitas data ini. Menurutnya, disparitas data yang tidak ditangani selain tak hanya mengganggu layanan yang diterima pegawai secara personal. Namun juga berdampak pada pengambilan kebijakan kepegawaian skala kota bahkan nasional.
“Maka kuncinya ada pada sinergi verifikasi data antara Pranata Komputer BKPSDM dengan admin data perangkat daerah,” pungkasnya. (adv/bkpsdmbontang)
Baca Juga
Penulis: Pewarta
Editor: Suci Surya Dewi
