Dewan kritisi kebijakan Pemkot Samarinda terkait kebijakannya dalam membantu UMKM. Kritisi ini muncul bukan tanpa alasan. Dewan melihat hingga saat ini belum ada kebijakan konkret dari Pemkot Samarinda yang pro UMKM, mulai dari kemudahan permodalan ataupun pemasaran produk.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda yang hendak membantu usaha mikro kecil menengah (UMKM) melalui bantuan dana bertuah Bankaltimtara dinilai belum maksimal.
Kritik itu disampaikan oleh anggota Komisi II DPRD Samarinda, Abdul Rofik saat dijumpai awak media.
Selain soal permodalan, kata dia, keseriusan pemerintah untuk membantu memasarkan dagangan UMKM melalui platform online masih belum maksimal dan tepat sasaran.
“Seperti dana Rp 15 miliar yang dititipkan kepada Bank Kaltimtara untuk cicilan UMKM, itu kan dana bertuah,” tegasnya.
Baca Juga
Dari data dan informasi yang dihimpun para anggota dewan, disebut Rofik kalau hingga saat ini program bantuan UMKM itu masih begitu minim realisasinya.
Sehingga target pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dinilai masih belum terealisasi dengan baik.
“Pertanyaannya serius atau tidak terhadap program tersebut,” imbuhnya.
Upaya pemerintah meningkatka PAD Samarinda melalui sektor inovasi kreatif memang merupakan gagasan yang baik.
Namun demikian, hal itu tidak ada gunanya jika tidak dieksekusi dengan benar.
“Kota kita kan pendapatannya dari jasa dan perdagangan, maka lebih banyak industri dan bisa kita fokuskan pada peningkatan kualitas UMKM,” singgungnya.
Politisi PKS ini juga mengatakan dibutuhkannya pemerataan dalam UMKM agar menyerap tenaga kerja.
‘Harus diberikan pelatihan dan bimbingan agar dapat menjadi pengusaha yang handal, dan tidak menjadi PKL (Pedagang Kaki Lima)” ungkapnya.
Selanjutnya Ia juga menerangkan bahwa harusnya PKL-PKL dibiarkan, nanti akan hilang sendiri karena tidak memiliki ilmu yang mumpuni dalam berusaha.
“Kalau tidak laku pasti tutup,” pungkasnya. (adv/dprdsamarinda/upk)
Penulis: Upik
Editor: Muhammad Raka
