
Kaltim.akurasi.id, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan sekaligus kualitas tenaga pendidik. Berbagai kebijakan disiapkan, mulai dari pemberian insentif, penataan penempatan guru, peningkatan kualifikasi akademik melalui beasiswa, hingga pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan pendidikan.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, Mulyono, saat menghadiri kegiatan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Kutai Timur, belum lama ini.
Menurut Mulyono, perhatian pemerintah daerah terhadap dunia pendidikan tidak cukup hanya melalui pembangunan sarana dan prasarana sekolah. Kualitas pendidikan juga sangat ditentukan oleh kondisi dan kapasitas guru sebagai ujung tombak proses pembelajaran.
Karena itu, pemerintah daerah berupaya menghadirkan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan tenaga pendidik, baik dari sisi kesejahteraan maupun lingkungan kerja.
“Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memiliki kepedulian yang begitu besar terhadap dunia pendidikan. Komitmen kita adalah bagaimana menyejahterakan dan membahagiakan para guru. Ini diwujudkan melalui pemberian insentif serta upaya merelokasi atau menata penempatan guru agar dapat lebih dekat dengan keluarga,” ungkapnya.
Selain kesejahteraan, peningkatan kualifikasi akademik menjadi salah satu prioritas. Melalui program beasiswa, guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan sarjana (S1) didorong untuk melanjutkan pendidikan agar memiliki latar belakang akademik sesuai ketentuan.
“Harapan kita, tidak ada lagi guru di Kutai Timur yang belum sarjana. Pemerintah daerah berupaya memberikan kesempatan melalui program beasiswa agar kualifikasi dan kompetensi guru terus meningkat,” jelas Mulyono.
Penguatan kualitas tenaga pendidik juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan guru dengan kompetensi khusus, terutama di bidang pendidikan inklusi dan bahasa daerah.
Di bidang pendidikan inklusi, Disdikbud Kutim mendorong ketersediaan tenaga pendidik yang memiliki kemampuan mendampingi serta memberikan pembelajaran kepada anak berkebutuhan khusus (ABK) di sekolah umum. Targetnya, setiap sekolah memiliki minimal satu guru inklusi agar peserta didik berkebutuhan khusus memperoleh layanan pendidikan yang layak, setara, dan sesuai dengan kebutuhannya.
Untuk mendukung target tersebut, pemerintah daerah memfasilitasi peningkatan kualifikasi guru melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) jenjang magister pendidikan inklusi yang bekerja sama dengan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).
Pada 2024, sebanyak 191 guru mengikuti program tersebut. Program kemudian dilanjutkan dengan 300 guru pada angkatan berikutnya. Hingga 2026, sebanyak 297 peserta telah menyelesaikan pendidikan.
Sementara itu, peningkatan kompetensi guru bahasa daerah menjadi bagian dari upaya menjaga identitas dan kekayaan budaya lokal. Disdikbud Kutim mendorong pembelajaran Bahasa Kutai sebagai muatan lokal di sekolah, sekaligus menyiapkan tenaga pendidik yang memiliki kemampuan akademik dan kompetensi memadai untuk mengajarkannya.
Pada 2026, sebanyak 100 guru dikirim untuk mengikuti pendidikan Bahasa Kutai. Program ini menjadi tahap awal dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengajar yang memiliki kompetensi khusus di bidang tersebut. Harapannya, pembelajaran bahasa daerah dapat berjalan lebih berkualitas sekaligus memperkuat upaya pelestarian budaya lokal.
Tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas individu guru, Pemkab Kutim juga memberikan perhatian terhadap penguatan organisasi profesi. Mulyono menegaskan, PGRI merupakan mitra strategis pemerintah dalam mendorong kemajuan pendidikan.
Dukungan tersebut diwujudkan melalui pengalokasian anggaran setiap tahun untuk menunjang partisipasi guru dalam kegiatan Pekan Olahraga, Seni, dan Pembelajaran (Porsenijar). Pemerintah daerah juga memberikan dukungan terhadap keberadaan gedung PGRI sebagai pusat aktivitas dan koordinasi organisasi.
Menurutnya, organisasi profesi memiliki peran penting sebagai wadah pengembangan potensi, penguatan solidaritas, serta penyampaian aspirasi para guru. Karena itu, keberadaan PGRI perlu terus diperkuat agar dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kutim.
Melalui berbagai kebijakan tersebut, Pemkab Kutim berharap para guru semakin mendapatkan perhatian, kesejahteraan, dan kesempatan untuk mengembangkan profesionalisme. Sebab, peningkatan kualitas tenaga pendidik merupakan investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia dan mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Kutai Timur. (Advdiskominfokutim/Put)
Editor: Redaksi Akurasi.id