Pemkab Kutim Genjot Kualitas Guru, 297 Pendidik Tuntaskan Pendidikan Inklusi

Tak sekadar memberikan insentif, Pemkab Kutai Timur (Kutim) juga memperkuat kualitas tenaga pendidik melalui beasiswa dan program peningkatan kompetensi. Sebanyak 297 guru telah menuntaskan pendidikan inklusi pada 2026, sementara 100 guru lainnya disiapkan untuk memperkuat pembelajaran Bahasa Kutai.
Fajri
By
2.1K Views

Kaltim.akurasi.id, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik. Perhatian tersebut diwujudkan melalui sejumlah kebijakan, mulai dari pemberian insentif, penataan penempatan guru, beasiswa peningkatan kualifikasi akademik, hingga pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, Mulyono, mengatakan bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak cukup hanya dengan membangun sarana dan prasarana sekolah. Kualitas serta kesejahteraan guru juga menjadi faktor penting yang harus mendapat perhatian pemerintah daerah.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri kegiatan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Kutai Timur. Menurut Mulyono, pemerintah daerah berupaya menghadirkan kebijakan yang dapat memberikan manfaat langsung bagi para tenaga pendidik.

“Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memiliki kepedulian yang begitu besar terhadap dunia pendidikan. Komitmen kita adalah bagaimana menyejahterakan dan membahagiakan para guru. Ini diwujudkan melalui pemberian insentif serta upaya merelokasi atau menata penempatan guru agar dapat lebih dekat dengan keluarga,” ungkapnya.

Selain aspek kesejahteraan, Pemkab Kutim juga mendorong peningkatan kualifikasi akademik guru. Melalui program beasiswa, tenaga pendidik yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan sarjana (S1) diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan.

“Harapan kita, tidak ada lagi guru di Kutai Timur yang belum sarjana. Pemerintah daerah berupaya memberikan kesempatan melalui program beasiswa agar kualifikasi dan kompetensi guru terus meningkat,” jelas Mulyono.

Peningkatan kompetensi tersebut juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dengan keahlian khusus, terutama guru pendidikan inklusi dan guru bahasa daerah. Kedua bidang ini dinilai penting untuk memperluas akses layanan pendidikan sekaligus menjaga identitas budaya lokal.

Di bidang pendidikan inklusi, Disdikbud Kutim mendorong ketersediaan tenaga pendidik yang memiliki kemampuan mendampingi dan memberikan pembelajaran kepada anak berkebutuhan khusus (ABK) di sekolah umum. Pemerintah menargetkan minimal satu guru inklusi di setiap sekolah agar peserta didik berkebutuhan khusus memperoleh layanan pendidikan yang layak, setara, dan sesuai dengan kebutuhannya.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pemkab Kutim memfasilitasi peningkatan kualifikasi guru melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) jenjang magister pendidikan inklusi yang bekerja sama dengan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).

Program tersebut telah diikuti 191 guru pada 2024. Pada angkatan berikutnya, jumlah peserta bertambah menjadi 300 guru. Dari jumlah tersebut, sebanyak 297 peserta telah menyelesaikan pendidikan pada 2026.

Selain pendidikan inklusi, penguatan kompetensi guru bahasa daerah juga menjadi perhatian. Disdikbud Kutim mendorong pembelajaran Bahasa Kutai sebagai muatan lokal di sekolah. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pelestarian bahasa dan budaya daerah agar tetap dikenal oleh generasi muda.

Sebagai tahap awal, pada 2026 pemerintah daerah mengirimkan 100 guru untuk mengikuti pendidikan Bahasa Kutai. Program tersebut diharapkan dapat menyiapkan tenaga pengajar yang memiliki bekal akademik dan kompetensi memadai dalam mengajarkan bahasa daerah di sekolah.

Dukungan pemerintah daerah juga diberikan kepada organisasi profesi PGRI. Mulyono menyebut, Pemkab Kutim secara rutin mengalokasikan anggaran untuk mendukung partisipasi guru dalam kegiatan Pekan Olahraga, Seni, dan Pembelajaran (Porsenijar). Selain itu, pemerintah turut memberikan perhatian terhadap keberadaan gedung PGRI sebagai pusat aktivitas dan koordinasi organisasi.

Menurutnya, PGRI merupakan mitra strategis pemerintah dalam memajukan pendidikan. Karena itu, organisasi profesi tersebut perlu terus diperkuat agar mampu menjadi wadah pengembangan potensi, mempererat solidaritas, sekaligus menampung aspirasi para guru.

Melalui berbagai kebijakan tersebut, Pemkab Kutim berharap guru tidak hanya mendapatkan dukungan dari sisi kesejahteraan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme.

Sebab, peningkatan kualitas pendidikan tidak bisa dilepaskan dari peran tenaga pendidik. Dengan guru yang sejahtera, kompeten, dan didukung kebijakan yang tepat, pemerataan akses serta peningkatan mutu pembelajaran di seluruh wilayah Kutai Timur diharapkan dapat semakin optimal. (Advdiskominfokutim/Put)

Editor: Redaksi Akurasi.id

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Menu Vertikal
Menu Sederhana