DPRD Bontang Dorong Pendataan Menyeluruh sebagai Dasar Kebijakan Penanganan Kehamilan Remaja

DPRD Bontang mendorong pemerintah mengintegrasikan data kehamilan remaja demi memperkuat kebijakan pencegahan dan penanganan berkelanjutan daerah.
Suci
By

Kaltim.akurasi.id, Bontang – Meningkatnya kasus kehamilan pada remaja di Kota Bontang menjadi perhatian serius DPRD Bontang. Menyikapi adanya 59 kasus kehamilan usia anak yang tercatat dalam periode Januari hingga Mei 2026 berdasarkan data yang disampaikan tenaga medis, Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang Muhammad Sahib menilai pemerintah perlu segera menyusun langkah penanganan berbasis data agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran.

Menurut Sahib, persoalan tersebut tidak cukup disikapi hanya dengan sosialisasi atau penanganan setelah kasus terjadi. Pemerintah daerah juga harus memiliki basis data yang lengkap untuk mengetahui pola penyebab meningkatnya kehamilan remaja di Bontang.

Ia mendorong agar seluruh data dari rumah sakit, puskesmas, klinik, hingga fasilitas kesehatan lainnya dikumpulkan dan dianalisis secara menyeluruh. Dengan begitu, pemerintah dapat memetakan wilayah yang paling banyak terjadi kasus, kelompok usia yang paling rentan, hingga faktor-faktor yang menjadi penyebab utama.

“Kalau datanya lengkap, pemerintah bisa membuat analisis. Dari situ bisa diketahui persoalannya ada di mana, apakah pengawasannya yang lemah, edukasinya yang kurang, atau ada faktor lain. Kalau tidak punya basis data, penanganannya bisa salah sasaran,” ujarnya, Senin (6/7/2026).

Menurutnya, hasil analisis tersebut akan menjadi dasar penting dalam menentukan program pencegahan yang lebih efektif. Misalnya, pemerintah dapat menentukan sekolah atau wilayah yang membutuhkan edukasi lebih intensif maupun intervensi dari dinas terkait.

Sahib juga menilai data yang ada saat ini kemungkinan belum menggambarkan kondisi sebenarnya karena masih berasal dari sumber yang terbatas. Oleh sebab itu, ia berharap pemerintah daerah memiliki sistem pendataan yang terintegrasi agar setiap kasus dapat terdokumentasi dengan baik.

Selain memperkuat pendataan, DPRD Bontang juga meminta pemerintah meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam menangani persoalan tersebut. Dinas yang membidangi perlindungan perempuan dan anak, dinas kesehatan, dinas pendidikan, hingga unsur masyarakat diharapkan dapat bekerjasama menyusun langkah pencegahan yang komprehensif.

Ia menegaskan, tingginya angka kehamilan remaja merupakan persoalan bersama yang tidak dapat dibebankan kepada satu pihak. Orang tua, sekolah, tokoh agama, maupun lingkungan sekitar dinilai memiliki peran penting dalam memberikan pengawasan dan edukasi kepada generasi muda.

“Ini harus menjadi perhatian kita bersama. Pemerintah perlu menyusun kebijakan berdasarkan data yang akurat agar solusi yang diberikan benar-benar menyentuh akar persoalan. Dengan begitu, upaya pencegahan bisa berjalan lebih efektif dan kasus serupa tidak terus berulang,” tutup Sahib. (adv/dprdbontang/cha/uci)

Penulis: Siti Rosidah More
Editor: Suci Surya Dewi

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Menu Vertikal
Menu Sederhana