Kaltim.akurasi.id, Bontang – DPRD Bontang mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk memperkuat kesiapan data investasi, khususnya terkait informasi lahan dan infrastruktur pendukung. Langkah tersebut dinilai penting agar investor mendapatkan gambaran yang jelas sebelum menanamkan modal di daerah.
Hal itu menjadi perhatian dalam Rapat Kerja Komisi B DPRD Bontang bersama Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, Senin (8/6/2026). Dalam pembahasan tersebut, dewan menilai kepastian informasi menjadi salah satu faktor utama dalam menarik minat investor.
Anggota Komisi B DPRD Bontang, Suharno mengatakan, keputusan investor untuk masuk ke suatu daerah tidak hanya dipengaruhi oleh potensi ekonomi, tetapi juga kesiapan daerah dalam menyediakan informasi pendukung.
Menurutnya, pemerintah perlu memiliki data yang lengkap mengenai peluang investasi, mulai dari ketersediaan lahan, status kawasan, akses infrastruktur, hingga prospek pengembangan usaha.
“Investor tentu akan mempertimbangkan banyak hal sebelum mengambil keputusan. Karena itu, pemerintah harus mampu memberikan informasi yang akurat agar mereka melihat Bontang sebagai daerah yang siap menerima investasi,” ujar Suharno.
Ia menjelaskan, Bontang memiliki sejumlah kawasan yang masih berpotensi untuk dikembangkan. Salah satunya kawasan Bontang Lestari yang dinilai memiliki peluang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru apabila didukung dengan perencanaan yang matang.
Namun, potensi tersebut perlu disertai dengan kesiapan data yang dapat memberikan kepastian bagi calon investor. Menurut Suharno, informasi yang tidak lengkap dapat membuat investor kesulitan menilai kelayakan rencana usaha yang akan dijalankan.
Selain data lahan, DPRD juga menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur. Dukungan akses jalan, utilitas, dan fasilitas pendukung lainnya menjadi bagian yang harus diperhatikan agar investasi dapat berjalan dengan baik.
Ia meminta perangkat daerah terkait untuk memperkuat koordinasi dalam penyusunan basis data investasi. Dengan adanya data yang terintegrasi, pemerintah akan lebih mudah menawarkan potensi daerah kepada pihak luar.
“Promosi investasi tidak bisa hanya menyampaikan potensi secara umum. Harus ada data yang jelas sehingga investor mendapatkan kepastian tentang peluang yang tersedia,” katanya.
Suharno menilai, penguatan sistem informasi investasi juga dapat membantu Bontang bersaing dengan daerah lain yang memiliki tujuan sama, yakni menarik modal dan membuka lapangan pekerjaan.
Ia berharap kebijakan penanaman modal yang sedang disusun dapat menjadi landasan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik.
“Kehadiran investor harus didukung dengan kesiapan daerah, karena investasi yang masuk nantinya diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat bagi masyarakat Bontang,” pungkas Suharno. (adv/dprdbontang/cha/uci)
Penulis: Siti Rosidah More
Editor: Suci Surya Dewi
