Info Berita Kaltim Terkini Hari Ini Info Berita Kaltim Terkini Hari Ini
Pembangunan turap sungai terkendala warga Guntung tolak direlokasi. Agus Haris ingin komunikasi persuasif kepada warga Guntung tolak relokasi.
Kaltim.akurasi.id, Bontang – Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris meminta pihak terkait yakni lembaga kemasyarakatan dan adat Guntung, kelurahan, serta forum RT, agar bisa membangun komunikasi secara persuasif, guna mendukung program penyelesaian banjir di Guntung. Hal ini diungkapkan Agus Haris kepada awak media, Senin (29/8/2022).
Pasalnya, tiga warga Kelurahan Guntung menolak direlokasi sebelum disiapkan lahan untuk membangun rumah mereka. Akibat penolakan warga tersebut, rencana Pembangunan Turap Sungai di RT 10 dan 11, Kelurahan Guntung bakal terkendala.
Dalam rapat sebelumnya, DPRD Bontang telah memberikan tenggang waktu selama tiga pekan kepada pihak kelurahan. Agar dapat berkoordinasi terkait kesediaan pihak perusahaan, merelokasi tiga rumah warga di lokasi rencana pembangunan turap.
Perusahaan Bersedia, Warga Menolak
Saat pihak perusahaan sudah bersedia merelokasi rumah warga, giliran warga yang tinggal di bantaran Sungai Guntung enggan direlokasi.
Agus Haris pun meminta lembaga masyarakat dan adat, kelurahan, hinga forum RT untuk melakukan komunikasi dengan pendekatan kekeluargaan.
“Kita minta pendekatan secara kekeluargaan, secara kultur guna mendukung program penyelesaian banjir,” kata Agus Haris.
Menurut Agus Haris, komunikasi dengan warga tidak boleh terputus, sebab ia khawatir penanganan banjir akan mengalami penundaan.
“Padahal bulan 9 ini harus segera diselesaikan, sebab sebentar lagi anggaran perubahan ketuk palu. Jadi harus diupayakan agar Rp 1,5 miliar tidak dialihkan untuk program lain,” bebernya.
Anggaran Tak Cukup untuk Siapkan Lahan Relokasi
Ia juga menjelaskan, bahwa pemerintah tidak akan bisa menyiapkan lahan sesuai apa yang diminta warga, karena anggaran tersebut hanya diperuntukkan untuk penanganan banjir.
Sementara itu, Sekda Bontang, Aji Erlinawati mengatakan, pemerintah bisa saja menyanggupi penyediaan lahan, namun disesuaikan dengan penyebab dan tingkat urgensinya. Butuh proses yang panjang.
“Jika pun mau direlokasi di lahan pemerintah, maka akan butuh proses yang cukup panjang. Jadi kita minta pengertian mereka untuk bisa direlokasi ke lahan pribadi milik mereka,” tandasnya.
Sekda juga mempertegas bahwa keberadaan rumah di bantaran sungai sebenarnya adalah pelanggaran. (*)
Penulis: Rizky Jaya
Editor: Yusva Alam
