Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Samarinda mendapat perhatian khusus dari DPRD Samarinda, terutama terkait tata kelola dan sistem pengelolaan internal koperasi.
Wakil Ketua DPRD Samarinda, Celni Pita Sari, menegaskan bahwa keberadaan koperasi tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga harus dibarengi dengan manajemen yang profesional dan transparan.
Menurutnya, pengelolaan koperasi yang baik menjadi faktor penting agar program pemerintah pusat tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Koperasi ini nantinya mengelola kebutuhan masyarakat yang cukup besar, sehingga tata kelolanya harus profesional dan terbuka,” ujar Celni.
Ia menilai, proses perekrutan pengurus dan tenaga kerja koperasi juga perlu dilakukan secara terbuka dengan mengutamakan masyarakat lokal. Hal itu dinilai penting untuk menciptakan rasa memiliki terhadap program yang dijalankan di lingkungan masing-masing.
Celni menyebut, arahan Presiden RI Prabowo Subianto mengenai prioritas tenaga kerja lokal harus menjadi perhatian seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program KDKMP di daerah.
“Tenaga kerja lokal harus mendapatkan ruang utama dalam pengelolaan koperasi. Agar manfaat ekonominya juga dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar,” katanya.
Selain membuka lapangan kerja baru, keterlibatan putra-putri daerah dinilai dapat memperkuat pengawasan sosial terhadap jalannya koperasi. Dengan demikian, pengelolaan program dapat berjalan lebih akuntabel karena masyarakat ikut terlibat langsung dalam operasionalnya.
Politisi Partai NasDem tersebut juga mengingatkan, bahwa sektor pangan dan distribusi logistik merupakan bidang yang sangat sensitif karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari.
Karena itu, ia meminta seluruh pengelola koperasi nantinya menjaga integritas dan menghindari segala bentuk penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat.
“Jangan sampai program yang tujuannya membantu masyarakat justru menimbulkan persoalan baru akibat tata kelola yang tidak baik,” tegasnya.
DPRD Samarinda, lanjut Celni, akan terus melakukan pengawasan terhadap implementasi program KDKMP agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan tujuan awal, yakni memperkuat ekonomi masyarakat dan memperluas kesempatan kerja di tingkat kelurahan. (Adv/dprdsamarinda/zul)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Devi Nila Sari
