Dewan meminta menyusun skala prioritas terhadap rencana pembangunan LPJU yang ada di Samarinda. Hal ini agar pemasangan LPJU yang di lakukan oleh dinas perhubungan, dapat sesuai dengan skala prioritas kebutuhan masyrakat.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Penerangan jalan merupakan hal penting bagi masyarakat, baik itu pengguna jalan maupun watga sekitar. Selain demi mencegah adanya resiko kecelakaan lalu lintas, juga untuk mengantisipasi adanya tindakan kriminal yang muncul karena adanya kesempatan.
Lantaran pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) belum merata di tiap titik jalan, Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda Samri Shaputra mengusulkan kepada pihak Dinas Perhubunga (Dishub) Kota Samarinda untuk segera memprioritaskan lampu jalan di wilayah yang dianggap tidak aman untuk dilalui warga.
Seperti pada daerah Samarinda Seberang, Loa Janan Ilir dan Palaran, merupakan kawasan yang masih minim penerangan. Selaku dapil wilayah tersebut, hal ini tentu menjadi prioritasnya untuk menjamin keselamatan warga sebagai pengguna jalan. Sebab, selain kurangnya penerangan, jalur itu juga sepi akan lalu lintas, seperti dari arah Mangkupalas Samarinda Seberang, menuju Palaran.
“Mulai arah jembatan sampai Samarinda Seberang masih terang, tapi makin kesana sudah mulai kurang penerangan. Apalagi kalau sudah memasuki Teluk Bajau, itu sudah gelap,” terangnya.
Baca Juga
Pemenuhan LPJU di kawasan pinggiran perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, khusunya melalui Dishub. Sebab di kawasan tersebut merupakan wilayah rawan akan tindak kriminal seperti pembegalan.
“Itu kan jalan protokol (utama) menuju Palaran, kita sudah usulkan dalam rapat agar wilayah itu diperhatikan dan menjadi prioritas,” ucapnya.
Perlunya Skala Prioritas dalam Pemasangan LPJU
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun berharap agar pihak Dishub Kota Samarinda perlu membuat skala prioritas dalam pembangunan LPJU. Sebab, dalam pemenuhan LPJU di Kota Samarinda juga bergantung dengan kekuatan APBD yang masih terbatas, jadi pelaksanaannya harus bertahap.
“Beda dengan daerah lain yang gelap tapi masih rame. Untuk Samarinda Sebarang ke Palaran itu prioritas banget, karena tempatnya sepi dan gelap. Kalau lewat Mangkupalas ke Teluk Bajau sampai Palaran sudah jarang rumah itu,” ucapnya.
Selanjutnya, ia sampaikan agar Dishub Kota Samarinda bisa mencari alternatif bantuan dana selain dari APBD. Seperti bantuan dari pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) atau dari pusat.
“Kalau untuk pengadaan barang, boleh kita berharap pada APBD. Namun, yang nilainya besar harus ada dana sharing, bantuan dari Pemprov maupun pusat jadi tidak selalu membebani APBD kita,” demikian Samri. (adv/dprdsamarinda/gzy)
Penulis: Pewarta
Editor: Muhammad Raka
