Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Ditutup, Peserta Dari Pemkot Bontang Raih Terbaik I

Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I Tahun 2023 yang diadakan Puslatbang KDOD LAN menyaring tiga terbaik pada pelatihan tersebut. Sudi Priyanto mengaku bangga atas pencapaian yang diraih ASN Bontang tersebut.

Kaltim.akurasi.id, Bontang – Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I 2023 yang diselenggarakan Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara (Puslatbang KDOD LAN) telah berakhir.

Pelatihan yang dilaksanakan sejak 26 Juni sampai 19 Oktober 2023 tersebut ditutup secara resmi oleh Muhammad Aswad, Kepala Puslatbang KDOD. Melalui sambutannya, dia mengumumkan tiga orang peserta yang mendapatkan peringkat teratas.

Peringkat I diraih Kwee Cahya Faisal dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bontang. Peringkat II diraih MM Darmawati, dari UPT Pertamanan dan Pemakaman Kecamatan Sangatta Utara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kutai Timur. Serta Peringkat III diraih Juvri Mangngitung, dari UPT Pemrosesan Akhir Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bontang.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bontang, Sudi Priyanto mengaku puas dan bangga atas pencapaian yang ditorehkan ASN Bontang pada PKP tersebut.

“Hasil tersebut menunjukkan keseriusan rekan-rekan kami untuk menimba ilmu dan berinteraksi selama proses pembelajaran,” Kata Sudi kepada Akurasi.id, belum lama ini.

Dari beberapa variabel penilaian, salah satu diantaranya yakni aksi perubahan (akper) yang digagas oleh peserta dalam membawa perubahan inovatif. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas di perangkat daerahnya masing-masing.

Sebagai contoh, peserta Kwee Cahya Faisal yang merupakan Kepala Subbid Penatausahaan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah BPKAD Bontang misalnya. Dimana mengusung aksi perubahan berjudul Raminten (Rekonsiliasi Aset Melalui Online Cepat, Efektif dan Handal).

Menurut Sudi itu merupakan gagasan handal untuk menyelesaikan permasalahan tidak tertibnya waktu dalam proses rekonsiliasi aset. Dengan harapan terselenggaranya ketepatan waktu dalam proses penyusunan laporan keuangan yang akan berpengaruh pada pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bontang.

Ada 3 permasalahan yang dapat terselesaikan melalui Raminten. Yakni pencatatan barang milik daerah perolehan hibah belum tertib. Lalu penyusunan standar harga satuan belum tepat waktu. Serta rekonsiliasi barang milik daerah belum tepat waktu.

“Ini merupakan cara kerja yang efektif dengan memanfaatkan sarana teknologi sebagai tuntutan di era digital saat ini,” bebernya.

Disamping itu pula, kata Sudi, dengan memanfaatkan teknologi informasi, Raminten telah mengubah budaya kerja yang berkesesuaian dengan reformasi birokrasi. Terutama pada tema digitalisasi administrasi pemerintahan. Dengan capaian WTP tersebut manfaat yang dapat dirasakan bagi pemerintah dan masyarakat Kota Bontang yakni adanya kenaikan Dana Insentif Daerah (DID).

“Hal itu sebagai penerimaan daerah yang dapat dimanfaatkan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Taman,” pungkasnya. (adv/bkpsdmbontang)

Penulis: Pewarta
Editor: Suci Surya Dewi