Pemkab PPU Buka Peluang Kolaborasi Perusahaan untuk Perlindungan Anak Terlantar

Pemkab PPU mendukung penguatan kolaborasi lintas sektor dalam pemenuhan hak anak terlantar di Kaltim. Kolaborasi dinilai penting sebagai penguatan dalam upaya memenuhi kebutuhan anak di luar pembiayaan pemerintah.
Devi Nila Sari
2K Views

Kaltim akurasi.id, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) mendukung penguatan kolaborasi lintas sektor dalam pemenuhan hak anak terlantar di Kalimantan Timur (Kaltim). Keterlibatan dunia usaha dinilai dapat menjadi salah satu alternatif untuk membantu memenuhi kebutuhan anak di luar pembiayaan pemerintah daerah.

Bupati PPU, Mudyat Noor mengatakan, penanganan anak terlantar membutuhkan kerja sama berbagai pihak agar perlindungan yang diberikan dapat berjalan menyeluruh.

“Penanganan anak terlantar perlu sinergi seluruh pihak agar hak dan perlindungan mereka terpenuhi,” kata Mudyat setelah mengikuti penandatanganan kesepakatan bersama di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/11/2026).

Kesepakatan tersebut melibatkan Pemprov Kaltim, pemerintah kabupaten/kota, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim, serta jajaran Kejaksaan Negeri se-Kaltim.

“Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri dalam memastikan kebutuhan kelompok rentan tersebut terpenuhi,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud menilai keterlibatan perusahaan daerah (perusda) dan swasta perlu dioptimalkan untuk mendukung program perlindungan anak terlantar. Salah satu sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan ialah dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

Menurutnya, kesepakatan antar lembaga tidak boleh berhenti pada seremoni penandatanganan. Seluruh pemangku kepentingan harus segera mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi anak-anak terlantar.

“Ini bukan hanya untuk penandatanganan, tetapi harus ada aksi. Anak-anak kita sebenarnya sudah menunggu aksi dari para pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan di seluruh Kalimantan Timur,” ujarnya.

Rudy menyebut, pemanfaatan dana CSR dapat menjadi salah satu jalan untuk memperluas dukungan pembiayaan, terutama apabila anggaran pemerintah memiliki keterbatasan.

“Kita pergunakan dana CSR. Kita punya perusda dan perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan Timur. Kita bersinergi sama-sama menyelesaikan persoalan ini. Negara harus hadir di tengah-tengahnya,” tegasnya.

Melalui kerja sama tersebut, pemerintah berharap dukungan sektor usaha dapat melengkapi upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan serta memenuhi kebutuhan anak terlantar di seluruh wilayah Kaltim. (adv/diskominfoppu/mz)

Editor: Devi Nila Sari

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Menu Vertikal
Menu Sederhana