Pemkab PPU menyatakan keseriusan menangani kasus kekerasan perempuan dan anak. Selama 2024, pemkab telah menangani 44 kasus kekerasan, dan masih berlanjut hingga 2025.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris, menegaskan komitmen kuat daerahnya terhadap isu perlindungan perempuan dan anak. Hal tersebut ia sampaikan dalam forum diskusi bersama Menteri PPPA RI Arifah Fauzi, di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Sabtu (10/5/2025).
Forum ini dibuka langsung oleh Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang menekankan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi kunci penting pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Fondasi masyarakat yang adil dan berkelanjutan itu dibangun dari perlindungan yang kuat terhadap kelompok rentan, terutama perempuan dan anak,” ujar Gubernur Harum.
Dalam forum yang juga dihadiri kepala daerah se-Kaltim, Abdul Waris menyampaikan sejumlah langkah konkret yang telah dilakukan Pemkab PPU. Ia menyebut 44 kasus kekerasan perempuan dan anak telah ditangani selama 2024, dan 10 kasus hingga Maret 2025.
Baca Juga
“Kami memiliki UPTD PPA yang tidak hanya menangani korban, tetapi juga aktif melakukan edukasi ke masyarakat dan sekolah,” jelas Waris.
PPU Tidak Tutup Mata Soal Tantangan Upaya Perlindungan Perempuan
Lebih lanjut, ia menyoroti peran strategis Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan program Pengarusutamaan Gender (PUG) yang telah diterapkan hingga tingkat desa, sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2023.
“Kami juga fokus melakukan pemberdayaan perempuan kepala keluarga dan peningkatan peran perempuan dalam politik, hukum, dan ekonomi,” ungkapnya.
Baca Juga
Namun, Waris tak menutup mata atas sejumlah tantangan, seperti belum tercapainya status Kabupaten Layak Anak, dan belum meratanya keberadaan PATBM, Forum Anak, serta DRPPA di seluruh wilayah desa dan kelurahan.
“Kita harus ubah cara pandang. Kekerasan dalam rumah tangga bukan aib, tapi masalah struktural yang butuh penyelesaian bersama,” pungkasnya.
Acara yang dipimpin Sekda Provinsi Sri Wahyuni ini juga dihadiri Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, pejabat Kementerian PPPA RI, serta para aktivis perlindungan anak. (Adv/diskominfoppu/nah)
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Devi Nila Sari
