Prevelensi Stunting Menurun, Dewan Ingatkan Pemerintah Jangan Lengah

Suci Surya
2 Views
Anggota Komisi I DPRD Bontang Tri Ismawaty. (Nuraini/Akurasi.id)

Meski Prevelensi Stunting Menurun, Komisi I DPRD Bontang Meminta Pemerintah Tetap Mempertahankan Intensitas Pelaksanaan Program yang Telah Dijalankan Selama Ini

Kaltim.akurasi.id, Bontang – Prevelensi angka sunting di Kota Bontang terpantau semakin menurun. Sejak digalakkannya program operasi timbang, baru-baru ini presentasenya telah menyentuh angka 18 persen dari target nasional, yakni 14 persen.

Menanggapi kemajuan itu, Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang Tri Ismawaty mengatakan, pihaknya mengapresiasi pencapaian tersebut. Kendati demikian, ia berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang harus tetap gencar dalam menurunkan angka stunting sesuai dengan target.

“Kita apresiasi program-program yang telah dilakukan pemkot. Seperti intervensi dengan pemberian telur melalui posyandu dan kelurahan, ataupun pemberian makan tambahan (PMT) dan lainnya,” ungkapnya kepada wartawan Akurasi.id, belum lama ini.

Ia meminta, pemerintah tetap mempertahankan intensitas pelaksanaan program-program yang telah dijalankan selama ini. Serta, tidak merasa aman dengan capaian yang telah didapatkan.

“Kami mengingatkan agar pemerintah jangan merasa aman setelah mengetahui prevelensi stunting sudah menurun,” kata dia.

Dia menekankan agar pemerintah tetap memantau perkembangan bayi atau balita yang telah sembuh dari stunting. Jangan sampai, setelah pemerintah berhasil memenuhi gizi mereka, tapi pihak keluarga tidak dapat melanjutkan pemberian nutrisi sesuai yang dibutuhkan oleh anak.

“Harus tetap diperhatikan, jangan sampai karena sudah turun jadi sudah tidak perhatikan lagi,” ucap Tri Ismawaty.

Ia mengkhawatirkan dengan adanya penurunan program-program penurunan stunting, kelak bisa terlepas dan tidak lagi menjadi program prioritas. Selain itu, ia juga menyoroti tingginya angka stunting di kawasan pesisir Bontang. Baginya hal itu harus menjadi perhatian masing-masing kelurahan. Agar tidak ada ketimpangan antar pemenuhan gizi bayi dan balita di perkotaan dengan daerah pesisir.

“Kelurahan masing-masing berarti harus lebih teliti, masyarakat di daerah pesisir harut diperhatikan juga,” pungkasnya. (adv/dprdbontang/nur/uci)

 

Penulis: Nuraini
Editor: Suci Surya Dewi

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *