Kaltim.akurasi.id, Penajam Paser Utara – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) mendukung penyelenggaraan Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Timur yang digelar di Penajam. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, saat membuka kegiatan tersebut, Jumat (07/11/2025).
Tohar menyebutkan, rakor tersebut merupakan tindak lanjut dari rekomendasi pertemuan serupa yang digelar dua tahun lalu. Fokus pembahasan diarahkan pada penguatan peran Komite Ekonomi MUI dalam mendorong kemandirian ekonomi umat.
“Rapat kali ini merupakan lanjutan dari rekomendasi rapat dua tahun yang lalu. Pembahasannya lebih spesifik, menyangkut fungsi komite ekonomi dalam penguatan kesejahteraan umat,” ujar Tohar.
Menurutnya, isu ekonomi menjadi urat nadi kekuatan daerah dan bangsa. Karena itu, program pemberdayaan harus diarahkan pada langkah nyata yang dapat langsung diterapkan masyarakat, bukan sekadar konsep besar yang sulit dieksekusi.
“Kekuatan daerah dan bangsa dapat dilihat dari kekuatan ekonominya. Maka program yang dibahas jangan muluk-muluk, tetapi yang dapat langsung diaplikasikan,” jelasnya.
Baca Juga
Tohar menyontohkan, keberhasilan program sederhana yang telah berdampak pada penurunan kontribusi cabai rawit terhadap inflasi di PPU. Program pemanfaatan pekarangan rumah serta penerapan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B), dinilai berperan nyata mengurangi ketergantungan komoditas dari luar daerah.
“Ada instruksi pemanfaatan pekarangan dan program struktural P2B yang sudah berjalan. Upaya sederhana seperti ini terbukti membantu,” katanya.
Meski demikian, Tohar menekankan masih ada tantangan besar pada aspek distribusi pangan. Ia menilai, sebagian besar komoditas kebutuhan rumah tangga di PPU masih bergantung pada pasokan dari luar Kalimantan.
Baca Juga
“Kalau kita ke pasar, hampir semua komoditas itu didatangkan dari Jawa atau Sulawesi. Titik distribusi utamanya ada di Balikpapan. Jadi biaya transportasi akan menambah harga di tingkat konsumen,” paparnya.
Karena itu, Tohar berharap, rakor MUI ini dalam menghasilkan rekomendasi yang konkret, baik untuk diterapkan langsung oleh masyarakat maupun diadaptasi pemerintah daerah sebagai kebijakan strategis.
“Harapannya, rekomendasi dari komite bisa langsung ditindaklanjuti oleh umat. Bisa juga menjadi bahan kebijakan daerah ke depan,” tutupnya. (*)
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Devi Nila Sari
