Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Pengembangan sektor wisata terus digemakan DPRD Samarinda. Pemerintah bahkan diminta membuatkan skema jangka panjang perihal hal itu. Lantaran sektor wisata dianggap sebagai ekonomi masa depan yang dapat berimplikasi luas bagi masyarakat.
Tidak hanya membuka banyak lapangan pekerjaan. Pengembangan destinasi pariwisata juga mendorong pergerakan ekonomi kerakyatan. Karena pariwisata memberikan banyak kesempatan bagi tumbuhnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Manfaat lain yang didapatkan pemerintah dari sektor itu, yakni adanya kantong pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak bergantung pada hasil alam seperti pertambangan.
Anggota DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar mendorong pemerintah lebih inovatif dalam mengembangkan potensi wisata di Kota Tepian. Dari potensi Sungai Mahakam sebagai jalur perdagangan hingga melakukan rekayasa wisata buatan sebagaimana yang dilakukan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta (DIY).
“Diperlukan campur tangan pemerintah. Kita bisa melihat bagaimana Jogja menata dan mengelola pariwisata mereka. Jogja banyak membuat destinisasi buatan. Bukan hanya destinasi wisata alami semata,” ucap dia kepada media ini belum lama ini.
Ia mengemukakan alasan mengapa Pemerintah Jogja berhasil mengembangkan pariwisata, karena adanya keterlibatan aktif pemerintah dalam menyiapkan hal itu. Sejatinya, kata dia, jika Pemerintah Samarinda serius menggarap itu, maka bukan hal yang mustahil meniru apa yang telah dilakukan Pemerintah Jogja.
“Pemerintah membantu menyiapkan sarana prasarana pendukung, seperti kesiapan fasilitas wisata, pembinaan UMKM, dan kemudahan bagi izin bisnis yang terintegrasi dengan program pariwisata,” sebutnya.
Kendati demikian, Deni mengapresiasi langkah yang sudah diambil Pemerintah Samarinda dan Pemerintah Kaltim yang sudah mulai menata sektor wisata. Misalnya, dengan menyusun perencanaan mengembangkan pariwisata Bukit Steling.
“Samarinda sudah tidak mungkin menciptakan destinasi wisata alami. Tinggal bagaimana pemerintah memanfaatkan potensi yang sudah ada saat ini saja lagi,” katanya.
Meski pengembangan pariwisata tidak masuk dalam Komisi III yang ia bidangi, Deni mengaku tetap mendorong instansi terkait untuk membuat roadmap. Sehingga kebijakan yang diambil pemerintah kedepannya menjadi terarah.
“Artinya, orang kalau ke Samarinda sudah tahu mau kemana. Menggunakan transportasi apa. Termasuk kalau mau jalan-jalan, mereka sudah tidak binggung. Begitu juga kalau mau belanja oleh-leh atau kulineran,” ujarnya. (adv/dprdsamarinda/drh)
Editor: Dirhanuddin
